Kasus positif COVID-19 di Indonesia mengalami lonjakan. Sejumlah negara Asia, mulai Jepang hingga Taiwan, ramai-ramai memulangkan warganya dari Indonesia.
Hal ini mendapatkan sorotan dari Senayan. Fakta sejumlah negara ramai-ramai memulangkan warganya dinilai bukti bahwa kondisi Indonesia tidak baik-baik saja.
Selain itu, tindakan tersebut dinilai wajar dilakukan oleh tiap negara.
Pemerintah Diminta Tak Framing Kondisi Baik-baik Saja
PKS menegaskan, dengan fakta tersebut, pemerintah tak bisa terus menyatakan Indonesia baik-baik saja.
PKS meminta pemerintah tak memainkan psikologi masyarakat. Pemerintah harus memiliki langah yang terstruktur agar pandemi COVID-19 dapat dikendalikan.
"Langkah pemerintah harus jelas, terukur, dan berdampak. Jangan terus-menerus memainkan psikologi rakyat, membuat framing dengan statement-statement yang menyebutkan bahwa kasus COVID-19 bisa dikendalikan, Indonesia baik-baik saja," kata anggota Komisi I DPR RI Sukamta kepada wartawan, Jumat (16/7).
Sukamta menekankan kebijakan pemerintah tidak boleh hanya seremonial. Peningkatan fasilitas kesehatan hingga percepatan vaksinasi harus segera dilakukan.
"Lebih baik langkah-langkah penanganan secara strategis, bukan seremonial. Langkah yang bisa dilakukan mulai penyiapan fasilitas kesehatan, optimalisasi nakes, serta percepatan vaksinasi," sebut Sukamta.
Sukamta juga punya pesan untuk Menko Kemaritiman dan Investasi selaku pemegang tongkat komando PPKM darurat. Wakil Ketua Fraksi PKS DPR itu meminta Luhut jujur kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal kondisi Indonesia yang sebenarnya.
"Koordinator PPKM darurat Jawa-Bali harus jujur menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo mengenai kondisi sesungguhnya di lapangan. Jangan membuat laporan yang isinya agar Presiden senang. Padahal kondisi Indonesia tidak baik-baik saja," papar Sukamta.
Simak Video "Epidemiolog Soroti Pemerintah soal Penerapan UU Karantina Kesehatan"
(dwia/jbr)