.webp)
Kasus positif COVID-19 di Indonesia mengalami lonjakan. Sejumlah negara Asia, mulai Jepang hingga Taiwan, ramai-ramai memulangkan warganya dari Indonesia.
Hal ini mendapatkan sorotan dari Senayan. Fakta sejumlah negara ramai-ramai memulangkan warganya dinilai bukti bahwa kondisi Indonesia tidak baik-baik saja.
Selain itu, tindakan tersebut dinilai wajar dilakukan oleh tiap negara.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemerintah Diminta Tak Framing Kondisi Baik-baik Saja
PKS menegaskan, dengan fakta tersebut, pemerintah tak bisa terus menyatakan Indonesia baik-baik saja.
PKS meminta pemerintah tak memainkan psikologi masyarakat. Pemerintah harus memiliki langah yang terstruktur agar pandemi COVID-19 dapat dikendalikan.
"Langkah pemerintah harus jelas, terukur, dan berdampak. Jangan terus-menerus memainkan psikologi rakyat, membuat framing dengan statement-statement yang menyebutkan bahwa kasus COVID-19 bisa dikendalikan, Indonesia baik-baik saja," kata anggota Komisi I DPR RI Sukamta kepada wartawan, Jumat (16/7).
Sukamta menekankan kebijakan pemerintah tidak boleh hanya seremonial. Peningkatan fasilitas kesehatan hingga percepatan vaksinasi harus segera dilakukan.
"Lebih baik langkah-langkah penanganan secara strategis, bukan seremonial. Langkah yang bisa dilakukan mulai penyiapan fasilitas kesehatan, optimalisasi nakes, serta percepatan vaksinasi," sebut Sukamta.
Sukamta juga punya pesan untuk Menko Kemaritiman dan Investasi selaku pemegang tongkat komando PPKM darurat. Wakil Ketua Fraksi PKS DPR itu meminta Luhut jujur kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal kondisi Indonesia yang sebenarnya.
"Koordinator PPKM darurat Jawa-Bali harus jujur menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo mengenai kondisi sesungguhnya di lapangan. Jangan membuat laporan yang isinya agar Presiden senang. Padahal kondisi Indonesia tidak baik-baik saja," papar Sukamta.
Dinilai Wajar
Anggota Komisi I DPR RI dari NasDem Muhammad Farhan menilai wajar keputusan otoritas Jepang hingga Taiwan. Farhan mengingatkan kritik terhadap repatriasi atau pemulangan orang ke negara asalnya dapat merusak hubungan diplomatik.
"Wajar saja, karena itu usaha repatriasi perlindungan warga negara mereka, seperti yang kita lakukan terhadap WNI di Wuhan dan para WNI ABK kapal pesiar di Jepang pada 2020," kata Farhan kepada wartawan, Jumat (16/7/2021).
Farhan meminta agar repatriasi WNA tidak disimpulkan sembarangan. Dia menegaskan setiap negara di dunia berwenang menarik pulang warganya.
"Konteksnya jangan ke mana-mana, memulangkan warga negara itu hak dan kedaulatan negara tersebut atas warga negaranya," tegas Farhan.
"Kalau mau mengkritik pemerintah soal penanganan COVID-19, jangan dihubungkan dengan konteks repatriasi WNA oleh negaranya, bisa merusak hubungan diplomatik," imbuhnya.
Lebih lanjut Farhan menyebut repatriasi WNA Jepang dan Taiwan saat ini merupakan bentuk perlindungan sebuah negara kepada warganya. Konteksnya sama dengan ketika Indonesia memulangkan WNI dari Wuhan pada awal-awal pandemi Corona.
"Kan waktu kita repatriasi WNI dari Wuhan dan Jepang, nggak dalam konteks mengkritik pemerintah Tiongkok atau Jepang, tapi dalam konteks perlindungan warga negara," paparnya.
Taiwan dan Jepang
Sebelumnya, sebanyak 90 pebisnis dan ekspatriat dari Taiwan telah memesan penerbangan untuk keluar dari Indonesia dan kembali ke negaranya. Penerbangan dijadwalkan menggunakan maskapai Batik Air Indonesia pada 28 Juli nanti.
Dari catatan pusat layanan respons COVID-19 ITCC pada 6-12 Juli, 72 orang Taiwan di Indonesia terkonfirmasi positif Corona. Sepuluh warga Taiwan di antaranya telah sembuh, sedangkan 4 lainnya meninggal dunia.
Hal yang sama dilakukan Jepang. Dilansir Fuji News Network, Sekretaris Kabinet Jepang Katsunobu Kato mengatakan pihaknya siap membantu warganya keluar dari Indonesia dan kembali ke Jepang.
Hingga Senin (12/7), 14 warga negara Jepang meninggal dunia akibat wabah COVID-19 di Indonesia. Penerbangan carter bagi warga Jepang untuk pulang kampung sudah dilakukan pada Rabu (14/7) kemarin.
Vietnam Juga Pulangkan Warganya
Otoritas Vietnam berencana memulangkan warganya dari Indonesia. Pemulangan itu direncanakan menggunakan pesawat.
"Kedutaan Besar Vietnam di Indonesia (Kedubes) telah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk sukses menyelenggarakan sejumlah penerbangan untuk membawa pulang warga negara Vietnam dalam status prioritas di Indonesia," keterangan Kedutaan Vietnam Jakarta dalam situs vnembassy-jakarta.mofa.gov.vn, Kamis (15/7/2021).
Kedutaan Vietnam mengimbau warganya yang berencana meninggalkan Indonesia untuk segera mengisi formulir yang tertera di website resmi. Batas waktu pendaftaran hingga 23 Juli 2021.
"Hanya warga negara yang berada dalam kategori prioritas dan memiliki kebutuhan yang nyata untuk kembali ke negara asalnya yang dapat mendaftar dan bertanggung jawab atas isi pendaftaran," terang Kedutaan Vietnam.
"Harap berikan informasi yang akurat, termasuk alamat e-mail dan nomor telepon untuk Kedutaan Besar dan maskapai penerbangan untuk dihubungi secara langsung bila diperlukan," lanjutnya.
Belum diketahui siapa saja yang disebut 'prioritas'. Serta belum diketahui pasti juga alasan Kedutaan Vietnam memfasilitasi pemulangan warganya dari Indonesia. Namun, dari kabar yang beredar, pemulangan itu terkait kondisi Corona di Indonesia yang makin buruk.
Simak Video "Epidemiolog Soroti Pemerintah soal Penerapan UU Karantina Kesehatan"
[Gambas:Video 20detik]
(dwia/jbr)
