.webp)
Anggota Komisi I DPR RI dari NasDem Muhammad Farhan menilai wajar keputusan otoritas Jepang hingga Taiwan menarik warga negaranya dari Indonesia. Farhan mengingatkan kritik terhadap repatriasi atau pemulangan orang ke negara asalnya dapat merusak hubungan diplomatik.
"Wajar saja, karena itu usaha repatriasi perlindungan warga negara mereka, seperti yang kita lakukan terhadap WNI di Wuhan dan para WNI ABK kapal pesiar di Jepang pada 2020," kata Farhan kepada wartawan, Jumat (16/7/2021).
Farhan meminta agar repatriasi WNA tidak disimpulkan sembarangan. Dia menegaskan setiap negara di dunia berwenang menarik pulang warganya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Konteksnya jangan ke mana-mana, memulangkan warga negara itu hak dan kedaulatan negara tersebut atas warga negaranya," tegas Farhan.
"Kalau mau mengkritik pemerintah soal penanganan COVID-19, jangan dihubungkan dengan konteks repatriasi WNA oleh negaranya, bisa merusak hubungan diplomatik," imbuhnya.
Lebih lanjut Farhan menyebut repatriasi WNA Jepang dan Taiwan saat ini merupakan bentuk perlindungan sebuah negara kepada warganya. Konteksnya sama dengan ketika Indonesia memulangkan WNI dari Wuhan pada awal-awal pandemi Corona.
"Kan waktu kita repatriasi WNI dari Wuhan dan Jepang, nggak dalam konteks mengkritik pemerintah Tiongkok atau Jepang, tapi dalam konteks perlindungan warga negara," paparnya.
Seperti diketahui, Jepang dan Taiwan sudah menarik warga negaranya yang berada di Indonesia. Sebanyak 90 pebisnis dan ekspatriat dari Taiwan telah memesan penerbangan untuk kembali ke negaranya. Sedangkan Jepang sudah menyatakan siap membantu warganya kembali ke Jepang.
Vietnam juga sudah berencana memulangkan warga negaranya dari RI. Pemulangan itu direncanakan menggunakan pesawat.
"Kedutaan Besar Vietnam di Indonesia (Kedubes) telah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk sukses menyelenggarakan sejumlah penerbangan untuk membawa pulang warga negara Vietnam dalam status prioritas di Indonesia," keterangan Kedutaan Vietnam Jakarta dalam situs vnembassy-jakarta.mofa.gov.vn, Kamis (15/7).
(zak/imk)
