Ramai Teriakan WNI Diperas Saat Pulang dari Luar Negeri

Ramai warga negara Indonesia (WNI) yang dikarantina mengaku diperas setelah pulang dari luar negeri. Dugaan pemerasan itu dilakukan melalui karantina, disebutkan mereka seakan-akan dipaksa untuk menjalani karantina di hotel mewah hingga karantina kedua atau 14 hari.

Keluhan-keluhan ini ramah dibahas di ranah publik hingga diberitakan sejumlah media. Akademisi Ade Armando ikut bersuara. Ia menduga ada kondisi main mata antara pemerintah dan hotel mewah agar seseorang WNI atau WNA yang baru pulang dari luar negeri dikarantina di hotel mewah.

Ade Armando mengatakan ada 'lembaga' bekerja sama dengan hotel-hotel dengan memanfaatkan kebijakan resmi pemerintah, yakni karantina. Diketahui, pemerintah Indonesia memiliki aturan soal karantina mandiri bagi orang yang baru datang dari luar negeri. Aturan itu adalah Surat Edaran Kasatgas Penanganan COVID-19 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

"Lembaga-lembaga ini bersama hotel-hotel berbintang 5 dan 4 kompak pemanfaatan kebijakan resmi pemerintah untuk merampok mereka yang dianggap punya banyak cuan," ucap Ade Armando dalam akun YouTube CokroTV, seperti dilihat detikcom, Kamis (14/7).

Menurut Ade Armando, mereka seakan-akan dipaksa untuk menjalani karantina di hotel mewah hingga karantina kedua atau 14 hari. Biaya yang dikeluarkan pun tidak sedikit, bisa sampai puluhan juta rupiah.

"Pekan lalu, saya mengutip kisah yang beredar di grup WhatsApp tentang orang-orang yang dipaksa dikarantina dan diisolasi di hotel mahal dengan alasan terbukti terkena COVID-19. Inti masalah, mereka tidak punya pilihan, hotel sudah ditetapkan, dan mereka tidak bisa meminta melakukan tes ulang PCR secara mandiri," kata Ade Armando.

Selain itu, Ade mengatakan warga yang dikarantina tidak boleh melakukan PCR mandiri di luar tempat karantina. Beberapa orang dinyatakan positif di PCR yang diadakan di hotel, padahal mereka merasa sehat dan yakin negatif virus Corona. Ade menceritakan pengalaman seorang kawan soal proses karantina mandiri di hotel.

"Suami kawannya dinyatakan positif COVID-19 di saat pemeriksaan di masa karantina. Untungnya, pria itu tidak mau begitu saja menerima ultimatum tersebut. Dia meminta melakukan tes mandiri. Tapi ketika petugas menolak, dia mengancam akan bicara ke media. Akhirnya terhadap dirinya langsung dilakukan tes ulang. Dalam tes kedua ini, ia dinyatakan tidak terindikasi terkena COVID-19," ungkap Ade.

Ade Armando pun mempermasalahkan hotel-hotel yang dijadikan lokasi karantina mandiri. Hampir semua hotel tersebut adalah hotel bintang lima dan bintang empat. Dia mencontohkan, karantina bagi orang yang baru pulang di luar negeri di Belanda. Menurutnya, pemerintah Belanda memperbolehkan mereka karantina mandiri di rumah masing-masing.

"Jadi kewajiban yang diterapkan di Indonesia sangat patut dicurigai, apalagi hotel-hotel yang ditetapkan pun mayoritas adalah hotel mahal. Saya memperoleh daftar hotel karantina yang dikeluarkan Perhimpunan Hotel dan Restoran. Ada 26 hotel terdaftar, di hotel bintang limanya ada 11 hotel, bintang empat ada 11, dan hanya empat hotel berbintang 3," kata Ade.

Dia lalu menyebut beberapa lembaga pemerintah yang diduga terlibat dalam kasus ini. Dia menyebut lembaga itu sengaja menjerumuskan orang agar isolasi mandiri di hotel mewah hingga 19 hari.

"Apa yang terjadi ini adalah kejahatan terorganisir. Sayangnya, yang terlibat adalah lembaga pemerintahan, seperti BNPB, Satgas Penanganan COVID-19, atau mungkin juga Kementerian Luar Negeri, dan pengelola hotel-hotel mewah," kata Ade Armando.

Tanggapan Kemlu dan Kepala Bandara

Kementerian Luar Negeri mengaku tidak tahu-menahu soal adanya kasus tersebut. Menurutnya, soal karantina mandiri di hotel mewah bukanlah kewenangan dari dirinya.

Juru bicara Kemlu Teuku Faizasyah menyebut Kementerian Luar Negeri hanya bertugas mensosialisasikan aturan soal karantina kepada perwakilan RI di luar negeri ataupun perwakilan negara asing atau organisasi internasional.

"Dalam penerapan protokol kesehatan bagi pelaku perjalanan luar negeri baik WNI maupun WNA, sesuai Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19 No 8 Tahun 2021 beserta adendumnya, Kemlu bertugas mengkomunikasikan peraturan ini, baik kepada perwakilan RI di luar negeri maupun kepada kedutaan asing dan organisasi internasional yang terakreditasi di Indonesia. Kemlu bukan otoritas yang memiliki kewenangan dalam penunjukan hotel karantina dan pelaksanaan tes PCR," kata Faizasyah.

Sementara itu, KKP Kelas I Bandara Soekarno-Hatta menyampaikan mereka bukanlah yang melakukan tindakan itu. "Bukan di kami," jawab kepala KKP Kelas I Bandara Soetta Darmawali Handoko saat dihubungi.