LPSK Minta JAKI Tanggung Jawab Akibat Identitas Pelapor Anonim Bocor

Dwi Andayani - detikNews
Selasa, 13 Jul 2021 08:17 WIB
Ketua LPSK, Hasto Atmojo Suroyo
Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo (Ibnu Hariyanto/detikcom)
Jakarta -

Identitas pelapor pelanggaran protokol kesehatan (prokes) melalui aplikasi Jakarta Kini (JAKI) bocor. Meski dilaporkan dengan mode anonim, identitas bocor karena foto yang menjadi dasar pelaporan ditunjukkan kepada masyakat yang berkerumun. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) meminta JAKI bertanggung jawab secara hukum.

"Pengelola itu harus tanggung jawab, itu kan memang sudah menjadi kesepakatan orang-orang yang mengelola pusat-pusat informasi, pusat-pusat pengaduan," ujar Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo saat dihubungi, Senin (12/7/2021).

Hasto mengatakan korban dapat mengajukan laporan secara pidana. Menurutnya, ada kode etik yang dilanggar terkait bocornya identitas pelapor.

"Itu kode etik umum sebenarnya, jadi kalau ada kebocoran dia harus bertanggung jawab secara hukum sebenarnya. Jadi kalau yang bersangkutan, korban yang melaporkan itu bisa mengajukan secara pidana," tuturnya.

Selain itu, korban dinilai bisa melapor karena merasa terancam akibat perundungan (bullying) yang diterima dari oknum terhadapnya. Bullying ini, menurutnya, terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam menyikapi COVID-19.

"Di masyarakat kita juga memang kesadaran masyarakat, terutama dalam menyikapi COVID ternyata masih rendah, itu yang menyebabkan orang yang mengadukan di-bully. Kalau misalnya di LPSK contohnya orang yang melaporkan kan dia akan dilindungi, perlindungan fisik, prosedural maupun hukum, tetapi tentu saja kalau ada kasus pidananya," kata Hasto.

"Dia sebenarnya bisa mengadukan ke polisi karena merasa terancam dengan adanya bully dari masyarakat," sambungnya.

Dia menyebut pengelola pusat pengaduan perlu melantik jajarannya untuk mengetahui kode etik yang berlaku. Sebab, masyarakat tidak akan berani mengadu bila identitas pengadu bocor.

"Pesan saya, pengelola pusat pengaduan semacam ini mestinya melatih orang-orang yang di pimpinan maupun sampai orang lapangan untuk mengetahui kode etik semacam itu, bagaimana seseorang akan berani mengadu lagi kalau begini kan. Jadi tujuan dibukanya pusat-pusat aduan itu tidak akan tercapai kalau hasilnya gini," tuturnya.

Pembocor Identitas Pelapor Akan Diberi Sanksi

Diketahui, kerahasiaan identitas pelapor melalui aplikasi Jakarta Kini (JAKI) tengah menjadi sorotan. Pasalnya, ada seorang warga anonim yang mengadukan pelanggaran protokol kesehatan (prokes) via JAKI, namun identitasnya bocor.

Kasus bocornya identitas pelapor via JAKI ini ramai dibahas di media sosial (medsos). Seorang warga Jakarta mengaku identitasnya bisa bocor lantaran petugas di lapangan menunjukkan foto aduannya ke warga yang hendak ditegur. Dari foto aduan itu bisa terlihat arah pengambilan gambar yang kemudian merujuk kepada si pelapor.

Warga tersebut melaporkan orang-orang yang berada di sekitar rumahnya karena berkumpul dan tidak menggunakan masker. Warga tersebut sempat melapor ke pengurus RT tapi tidak ada hasil.

Kondisi itu membuatnya memutuskan membuat laporan via JAKI. Namun petugas Satpol PP yang mendatangi lokasi diduga malah menyebutkan nama warga yang melaporkan pelanggaran prokes tersebut.

Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan akan memberikan sanksi kepada petugasnya yang membocorkan identitas pelapor prokes selama PPKM darurat. Namun dia mengklaim saat ini identitas pelapor masih dirahasiakan.

"Tentu namanya kami rahasiakan, kalau ada yang melaporkan akan kami cek, akan kami evaluasi, siapapun yang membocorkan akan diberi sanksi, sejauh ini semua dirahasiakan," kata Riza, di Jakarta, Minggu (11/7/2021).

Dia menuturkan semua laporan tertampung di Jakarta Smart City. Dia meminta warga berani lapor jika ada perusahaan di sektor esensial dan kritikal yang beroperasi di luar ketentuan.

"Karyawan siapa pun silakan melaporkan, melalui aplikasi JAKI yang kami miliki laporkan apabila perusahaannya atau di mana pun yang kita temukan melanggar ketentuan PPKM darurat laporkan, kami akan tindak, kami akan awasi, kami cek, akan kami tindak, akan kami beri sanksi seperti yang sudah kita lakukan selama ini," ujar Riza.

Lihat juga Video: Cari Masukan, Tim Pengkaji Akan Undang Pelapor dan Terlapor Kasus ITE

[Gambas:Video 20detik]

(dwia/jbr)