Wagub DKI Akan Sanksi yang Bocorkan Pelapor Pelanggaran Prokes Via JAKI

Rakha Arlyanto Darmawan - detikNews
Minggu, 11 Jul 2021 13:39 WIB
Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria
Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Rakha/detikcom)
Jakarta -

Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan akan memberikan sanksi kepada petugasnya yang membocorkan identitas pelapor prokes selama PPKM darurat. Namun dia mengklaim saat ini identitas pelapor masih dirahasiakan.

"Tentu namanya kami rahasiakan, kalau ada yang melaporkan akan kami cek, akan kami evaluasi, siapapun yang membocorkan akan diberi sanksi, sejauh ini semua dirahasiakan," kata Riza, di Jakarta, Minggu (11/7/2021).

Dia menuturkan semua laporan tertampung di Jakarta Smart City. Dia meminta warga berani lapor jika ada perusahaan di sektor esensial dan kritikal yang beroperasi di luar ketentuan.

"Karyawan siapa pun silakan melaporkan, melalui aplikasi JAKI yang kami miliki laporkan apabila perusahaannya atau di mana pun yang kita temukan melanggar ketentuan PPKM darurat laporkan, kami akan tindak, kami akan awasi, kami cek, akan kami tindak, akan kami beri sanksi seperti yang sudah kita lakukan selama ini," ujar Riza.

Sebelumnya, kerahasiaan identitas pelapor melalui aplikasi Jakarta Kini (JAKI) menjadi sorotan. Pasalnya, ada seorang warga anonim yang mengadukan pelanggaran protokol kesehatan (prokes) via JAKI, namun identitasnya bocor.

Kasus bocornya identitas pelapor via JAKI ini ramai dibahas di media sosial (medsos). Meski dilaporkan dengan mode anonim, identitas bocor karena foto yang menjadi dasar pelaporan ditunjukkan kepada masyarakat yang berkerumun.

Warga tersebut melaporkan orang-orang yang berada di sekitar rumahnya karena berkumpul dan tidak menggunakan masker. Warga tersebut sempat melapor ke pengurus RT tapi tidak ada hasil.

Kondisi itu membuatnya memutuskan membuat laporan via JAKI. Namun petugas Satpol PP yang mendatangi lokasi menunjukkan foto yang menjadi dasar pelaporan kepada masyarakat yang berkerumun. Bocornya identitas berujung pada perundungan yang dialami warga yang menjadi whistleblower. Warga tersebut mengaku telah membuat laporan di JAKI dengan mode anonim.

Kasus ini ditanggapi banyak warganet. Ada warganet yang mengaku mengalami peristiwa serupa. Warganet lain juga memberi dukungan moral maupun saran kepada warga yang melapor.

Warganet lain juga mengingatkan kepada Pemprov DKI untuk menjaga kerahasiaan sumber informasi. Atas saran yang disampaikan, Pemprov DKI menyatakan akan melakukan evaluasi terkait kasus tersebut.

"Terima kasih atas saran yang diberikan. Akan disampaikan kepada SKPD terkait untuk dievaluasi dan ditindaklanjuti," demikian cuit akun Twitter Pemprov DKI Jakarta, @DKIJakarta, seperti dilihat detikcom, Sabtu (10/7).

(idn/idn)