Selamatkan Aset Negara, KPK Gelar Rakor dengan Kejati-Kejari Sumut

Azhar Bagas Ramadhan - detikNews
Kamis, 08 Jul 2021 21:41 WIB
Gedung baru KPK
Gedung KPK (Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta -

KPK memastikan langkah penyelamatan aset dan penerimaan negara ke depan sesuai dengan target perencanaan dengan menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumatera Utara (Sumut). Dengan rakor ini, KPK berharap langkah dan tindak lanjut ke depan soal penyelamatan aset negara sesuai dengan target.

"Kami berharap adanya koordinasi kita untuk mengetahui apa yang sudah kita lakukan. Kita perlu ketahui progresnya hingga saat ini dan apakah capaian sesuai dengan yang kita harapkan agar semakin jelas langkah dan tindak lanjut kita ke depan," ujar Direktur Koordinasi dan Supervisi I Didik Agung Widjanarko dalam rakor Kejati dan Kejari se-Sumut secara daring, Rabu (7/7/2021).

Dalam rakor tersebut, Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejati Sumut DR Prima menyampaikan apresiasi kepada KPK karena sudah memfasilitasi penyelesaian masalah aset dan piutang pajak pemerintah daerah (pemda) di Sumut. Prima memahami bahwa koordinasi ini penting dalam upaya menyelamatkan aset pemda.

"KPK juga merupakan rumah kedua kita karena banyak rekan jaksa juga di sana. Jadi penting untuk kita sama-sama memahami, bagaimana kita berperan terhadap aset pemda masing-masing. Bagaimana para Kasidatun berperan aktif bergerak. Seolah-olah baru ada, padahal peran jaksa pengacara negara sudah ada sejak zaman Belanda. Jadi teman-teman, tolong kegiatan ini disimak dengan baik," ujar Prima.

Prima menjelaskan bahwa di Kejati Sumut ada 12 Surat Kuasa Khusus (SKK) yang masuk dari Pemprov Sumut. Sebanyak 10 SKK itu telah selesai dan 2 SKK masih dalam proses.

Selain itu, Prima mengatakan terdapat 3 SKK senilai Rp 41 miliar terkait penyelesaian atau penagihan kredit bermasalah di PT Bank Sumut dengan total nilai aset sebesar Rp 74 miliar.

"Untuk menyelamatkan aset milik pemda, kalau bisa memakai instrumen Perdata dan Tata Usaha Negara atau Datun. Tetapi, apabila sekiranya tidak bisa, gunakan instrumen Pidana Khusus," kata Prima.

Selanjutnya, Prima mengimbau Kejari Binjai, Belawan, Tebing tinggi, Pematang Siantar, Simalungun, Asahan, Gunung Sitoli, Toba Samosir, Serdang Bedagai, Humbang Hasunduntan, dan Tapanuli Selatan: