.webp)
KPK sedang mengumpulkan data rumah sakit (RS) yang menangani pasien COVID-19 soal adanya permintaan agar pemerintah tak hanya meng-cover biaya pasien virus Corona (COVID-19). Data itu akan dianalisis lebih lanjut jika sudah terkumpul.
"Data-datanya belum ada tuh, lagi dikumpulin lalu dianalisa," kata Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan kepada detikcom, Kamis (8/7/2021).
Berdasarkan info yang diterima detikcom, setelah data itu sudah dianalisa, KPK akan menyurati presiden soal permintaan tersebut. Namun Pahala masih belum tahu apakah itu diperlukan atau tidak.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi masih belum tahu apa perlu tulis surat (ke Presiden) ya," kata Pahala.
Upaya KPK dalam membantu RS COVID agar ter-cover biaya selain pasien COVID itu meliputi biaya listrik hingga air. Pahala mengatakan KPK butuh data dari 5 RS besar dan juga 5 RSUD.
"Tergantung datanya, KPK minta dari 5 RS besar, di Jawa, plus 5 RSUD. Kalau tidak signifikan naiknya, ya nggak rekomen ya. Jadi benar-benar tergantung analisa data," jelasnya.
Diketahui, pemerintah telah membayar klaim rumah sakit untuk penanganan pasien virus Corona (COVID-19) sebesar Rp 17,1 triliun. Pembayaran itu terdiri atas bulan layanan 2020 dan 2021.
"Sampai saat ini kita sudah melakukan pembayaran sebesar Rp 17.183.658.176.432 untuk pelayanan COVID di tahun 2021. Jadi selama 2021 kita sudah melakukan pembayaran sekitar Rp 17,1 triliun," kata Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kemenkes Rita Rogayah dalam konferensi pers virtual, Kamis (8/7).
Pembayaran klaim yang telah dibayarkan di 2021 untuk layanan tahun 2020 berjumlah Rp 6,623 triliun. Kemudian untuk layanan tahun 2021, pemerintah sudah melakukan pembayaran kepada rumah sakit sebanyak Rp 10,56 triliun.
"Kenapa muncul bulan layanan 2020? Karena rumah sakit meng-upload-nya pada tahun 2021. Jadi rumah sakit ini mengklaim itu pada tahun 2021, layanannya di 2020," sebutnya.
(aik/aik)
