Eks Kepala Penyidik KPK Sebut Legislatif Harus Diawasi Ketat Terkait Bansos

Azhar Bagas Ramadhan - detikNews
Selasa, 06 Jul 2021 16:24 WIB
Bansos berupa sembako mulai didistribusikan kepada warga terdampak COVID-19. Bantuan sembako diberikan kepada sejumlah warga yang bekerja di Terminal Kalideres.
Foto: Bansos dari Kemensos di awal pandemi Corona (Rifkianto Nugroho)
Jakarta -

Mantan Kasatgas Penyidik KPK yang pernah menangani kasus bansos Corona (COVID-19), Andre Nainggolan menyebut penyaluran bansos di masa pandemi harus diawasi dengan tepat. Salah satunya mengawasi ketat para legislator.

"Permasalahan kasus bansos ini sebenarnya layak harus mendapatkan pengawasan yang tepat, pengawasan ketat ini seharusnya dilakukan di tempat legislatif yaitu sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pihak eksekutif tentunya," kata Andre dalam diskusi publik ICW yang bertajuk 'PPKM Darurat: Jangan Ada Babak Baru Korupsi Bansos', Selasa (6/7/2021).

Hal itu dikatakan dia karena menurutnya ada dua pejabat legislatif yang diduga terlibat dalam kasus suap bansos Corona yang menyeret eks Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara.

"Namun kenyataannya, bagaimana kita juga telah pahami lewat pemberitaan melalui proses persidangan (kasus suap bansos Corona-red), setidaknya ada dua nama pejabat legislatif justru ikut-ikutan. Mereka bukan hanya sekedar ikut ngambil porsi kecil, justru paling besar," kata Andre.

Selanjutnya, Andre juga menyinggung soal permasalahan data penerima bansos Corona yang pernah diungkap Mensos Tri Rismaharini. Dia mempertanyakan apakah bansos yang akan dikeluarkan saat PPKM Darurat ini masih menggunakan data yang lama atau data yang baru.

"Kemudian berkaitan dengan yang kedua adalah berkaitan dengan data, kita juga tahu bahwa data ini kayaknya kurang dimutakhirkan. Setidaknya di bulan Mei kemaren bulan Mei kemarin dalam pemberitaan bahwa Menteri Sosial yang baru yang menggantikan Juliari, Ibu Risma menyampaikan bahwa terdapat setidaknya ada 21 juta data yang harus ditidurkan karena ada permasalahan ada ganda, ada segala macam," katanya.

"Tinggal ini juga pertanyaannya, Apakah nanti yang untuk yang PPKM baru tapi yang ini bantuan sosial berkaitan dengan PPKM darurat menggunakan data yang mana?," tambahnya.

Baca artikel berita ini selengkapnya di halaman berikutnya.

Simak video 'PPKM Darurat, Pemerintah Gelontorkan Rp 6,1 T Bansos Tunai':

[Gambas:Video 20detik]