.webp)
Pemprov DKI Jakarta berencana menambah titik pembatasan mobilitas di Ibu Kota. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan para wali kota akan melakukan kajian terhadap sejumlah titik yang menjadi pusat keramaian di wilayahnya.
"Pak wali kota menyiapkan jalan-jalan, titik titik yang berpotensi menjadi tempat keramaian, interaksi. Yang dapat menyebabkan keramaian dapat segera dibebaskan, segara ditutup supaya tidak terjadi kerumunan," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (23/6/2021).
Riza mengatakan nantinya penambahan pembatasan bisa berupa titik baru ataupun pengembangan dari 10 titik yang sudah ditetapkan. Dia menyampaikan pembatasan perlu dilakukan demi mengurangi potensi kerumunan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menerangkan saat ini terus berupaya menekan penularan Corona dengan sejumlah pembatasan. Untuk kebijakan lockdown, Riza mengatakan ada keputusan dari pemerintah pusat.
"Tugas kami menjadi pelaksana daripada kebijakan yang diambil. Terkait pembatasan kapasitas, jam operasional, dan kebijakan lainnya termasuk rumah ibadah. Kami mengikuti melaksanakan apa yang diperintahkan, yang diputuskan oleh pemerintah pusat," ujarnya.
Sebelumnya, Polda Metro Jaya menyebut Gubernur Anies Baswedan meminta penambahan titik pembatasan mobilitas di Jakarta. Polisi pun segera menindaklanjuti permintaan ini.
"Ada salah satu asisten dari pak gubernur yang sudah menyampaikan ke kami tentang penambahan beberapa titik untuk dilaksanakan juga pembatasan mobilitas," kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo saat meninjau titik pembatasan di Cikini Raya, Jakarta Pusat, Selasa malam (22/6/2021).
Sambodo mengatakan pihaknya akan melakukan kajian berdasarkan hasil evaluasi penerapan pembatasan mobilitas. Yakni, pada 10 titik yang sedang berlangsung.
Dia menyebut ada sejumlah ruas jalan yang disarankan sejumlah pihak untuk diberlakukan pembatasan. Terkait hal ini, dia akan mempelajari arus lalu lintas serta situasi di lokasi terlebih dahulu.
"Kayak misalkan saat ini kita berada di Jalan Cikini. Kalaupun Jalan Cikini kita laksanakan pembatasan lalu lintas tapi orang-orang yang menuju arah Menteng kan masih bisa lewat Jalan Cut Mutia dan sebagainya. Tentu lokasi-lokasi seperti itulah yang akan kita pilih," jelasnya.
"Kedua seberapa urgen untuk menutup kawasan tersebut. Artinya apakah kawasan itu memang perlu dilaksanakan pembatasan mobilitas atau cukup kawasan pengendalian," sambung Sambodo.
Simak video 'Kepgub Anies soal PPKM Mikro: Ibadah di Rumah, WFH 75%':
