.webp)
Partai Demokrat (PD) meluruskan maksud Annisa Pohan mencuit terkait rencana pembongkaran jalur sepeda Sudirman-Thamrin. PD mengatakan ungkapan Annisa Pohan itu wajar selayaknya orang yang gemar bersepeda.
"Ungkapan Mbak Annisa adalah ungkapan yang wajar dari seorang warga negara yang gemar bersepeda. Ada banyak penggemar bersepeda lainnya yang juga protes," kata Kepala Bamkostra, Herzaky Mahendra Putra, kepada wartawan, Jumat (18/6/2021).
Herzaky mengatakan ungkapan Annisa Pohan tidak ada maksud menyinggung siapapun, termasuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Seperti diketahui, Jenderal Sigit memang mengatakan akan menyusun formula yang pas untuk pesepeda.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tapi tidak ada menyentil siapapun. Lagipula konteks pernyataan Kapolri adalah hendak mengkaji dan mengevalusi, serta mencari formulasi yang pas untuk para pengguna sepeda, termasuk dengan melakukan studi banding ke luar negeri. Tidak ada kata bongkar," ujarnya.
"Sebagai Ketua Pengurus Besar Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI), Bapak Kapolri pasti akan mencari jalan keluar yang bijaksana, mengingat animo yang tinggi dari masyarakat untuk bersepeda. Saya kira ini bagus untuk perkembangan olahraga sepeda dikemudian hari, dan sejalan dengan tren gaya hidup sehat di berbagai negara," lanjut Herzaky.
Sebelumnya, dalam cuitannya di Twitter, Annisa Pohan punya segudang pertanyaan soal rencana pembongkaran jalur sepeda permanen di Sudirman Thamrin.
"Mungkin ada kepentingan pribadi? Mau bebas naik sepeda di tengah jalan dan dengan kecepatan tinggi tanpa harus tertib masuk ke jalur sepeda yang harus antri dan lebih mengurangi kecepatan?" kata Annisa Pohan, Kamis (17/6/2021).
Lini masa Twitter Annisa Pohan juga ramai soal topik sepeda dan jalur sepeda permanen mau dibongkar. Annisa Pohan mendukung jalur khusus sepeda.
"Ada apa sih ini sebenarnya? Kok tiba-tiba jalur sepeda mau dibongkar? #seriusnanya," ujar Annisa Pohan.
Namun kini cuitan tersebut telah dihapus.
Lihat Video: Usul Jalur Sepeda Dibongkar hingga Disetujui Kapolri
Wacana Pembongkaran Jalur Sepeda
Usulan agar jalur sepeda dibongkar itu diungkapkan oleh pimpinan Komisi III saat rapat dengan Kapolri, Rabu (16/6/). Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta Kapolri membongkar jalur sepeda permanen tersebut bila dianggap perlu. Sahroni menyebut jalur sepeda menimbulkan isu diskriminasi pengguna jalan.
"Mohon kiranya Pak Kapolri evaluasi tentang jalur permanen sepeda yang sudah ada di Sudirman-Thamrin. Jangan sampai ada isu tentang diskriminasi, baik sepeda road bike dan sepeda seli. Sampai terjadi kemarin ada memecah belah perkataan yang tidak pantas disampaikan oleh salah satu komunitas," kata Sahroni dalam rapat.
Sahroni menyayangkan jalan umum yang dijadikan jalur sepeda permanen karena hanya dipakai 2 jam. Dia khawatir komunitas pengguna jalan lain, seperti komunitas motor, nantinya meminta jalur khusus juga dan merepotkan pemerintah pada akhirnya.
"Sayang disayang bahwa ini adalah jalan umum yang para pesepeda pada saat sekarang hanya makan waktu hanya 2 jam. 22 jam dipakai pengguna lain. Jangan sampai jalur permanen nanti semua pelaku motor, hobi motor, minta juga kepada pemerintah jalur motor khusus, kayak Harley dan superbike," kata Sahroni.
Kapolri Setuju Jalur Sepeda Dibongkar
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sepakat agar jalur sepeda permanen itu dibongkar.
"Prinsipnya terkait dengan jalur sepeda, kami akan terus mencari formula yang pas, kami setuju untuk masalah yang permanen itu nanti dibongkar saja," kata Jenderal Sigit dalam rapat Komisi III, di kompleks gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/6/2021).
Jenderal Sigit mengatakan bahwa akan melakukan studi banding ke negera yang mempunyai jalur sepeda. Soal jam dan luasan jalur sepeda, Jenderal Sigit mengatakan akan berkoordinasi dengan Kemenhub dan Pemprov DKI Jakarta.
"Kami akan studi banding ke beberapa negara sehingga kemudian, di negara terdekat kita, sehingga kemudian pengaturan rute sepeda baik sepeda yang digunakan untuk bekerja maupun berolahraga. Terkait dengan jamnya kemudian pengaturan luas wilayahnya daerah mana saja ini akan kami koordinasikan dengan Kementerian Perhubungan dengan pemerintah daerah DKI," ujarnya.
