.webp)
Jalur sepeda permanen di Jalan Sudirman-Tharmin sedang menjadi sorotan usai ada permintaan dibongkar. Ada yang mendukung dan juga tidak setuju jika jalur sepeda permanen itu dibongkar.
Polemik jalur sepeda ini berawal dari rapat Komisi III DPR RI dengan Kapolri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/6/2021). Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengintervensi polemik jalur sepeda Sudirman-Thamrin.
Apa alasan Sahroni meminta Kapolri mengintervensi? Alasannya, jalur sepeda dianggap berpotensi menimbulkan isu diskriminasi pengguna jalan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mohon kiranya Pak Kapolri evaluasi tentang jalur permanen sepeda yang sudah ada di Sudirman-Thamrin. Jangan sampai ada isu tentang diskriminasi, baik sepeda road bike dan sepeda seli. Sampai terjadi kemarin ada memecah belah perkataan yang tidak pantas disampaikan oleh salah satu komunitas," kata Sahroni dalam rapat.
Sahroni meminta agar kebijakan jalur sepeda di Jakarta dikaji ulang. Bahkan, kalau perlu dibongkar.
"Mohon kiranya Pak Kapolri dengan jajarannya, terutama ada Korlantas di sini, untuk menyikapi jalur permanen dikaji ulang. Bila perlu, dibongkar dan semua pelaku jalan bisa menggunakan jalan tersebut. Bilamana ada risiko, ditanggung masing-masing di jalan yang ada di Sudirman-Thamrin," tutur Sahroni.
Lalu siapa yang setuju dan menolak jalur sepeda permanen di Jakarta dibongkar? Kita mulai dari pihak yang setuju.
Kapolri
Gayung bersambut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit setuju jika jalur sepeda permanen di Sudirman-Thamrin dibongkar. Namun, menurut Kapolri, pembongkarannya tidak bisa langsung dilakukan.
"Prinsipnya terkait dengan jalur sepeda, kami akan terus mencari formula yang pas. Kami setuju untuk masalah yang permanen itu nanti dibongkar saja," ucap Sigit dalam rapat Komisi III, di kompleks gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/6).
Kapolri mengatakan akan melakukan studi banding. Studi banding diperlukan agar keputusan membongkar atau tidak didasari atas kajian yang komprehensif.
"Kami akan studi banding ke beberapa negara sehingga kemudian, di negara terdekat kita, sehingga kemudian pengaturan rute sepeda baik sepeda yang digunakan untuk bekerja maupun berolahraga," sebut Kapolri.
"Terkait dengan jamnya kemudian pengaturan luas wilayahnya daerah mana saja ini akan kami koordinasikan dengan Kementerian Perhubungan dengan pemerintah daerah DKI," imbuhnya.
Fraksi PDIP DPRD DKI
Fraksi PDIP DPRD DKI terang-terangan setuju dengan usulan jalur sepeda permanen di Jakarta dibongkar. Sebab, menurut mereka, kebijakan jalur sepeda permanen ini sudah bermasalah sejak awal.
"Sejak awal itu sudah bermasalah, dan tidak sesuai kebutuhan masyarakat. Itu keputusan yang baik, dibongkar saja," ujar anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak kepada wartawan, Rabu (16/6).
Disebutkan bahwa pembuatan jalur sepeda permanen itu dilakukan tanpa kajian. Anggaran yang sudah dialokasikan pun dinilai akan terbuang sia-sia.
"Sejak awal saya katakan bahwa itu tanpa kajian, dan tidak melalui pembahasan dengan DPRD. Anggaran untuk jalur permanen sepeda itu dari CSR sebesar 28 M dan sia-sia," ujar Gilbert.
Selanjutnya, siapa yang tidak setuju jalur sepeda permanen di Jakarta dibongkar? Baca di halaman berikutnya.
PKS DKI
Anggota DPRD DKI Fraksi PKS Abdul Aziz tidak setuju jika jalur sepeda permanen di Jakarta dibongkar. Sebab, jalur sepeda tersebut dianggap menjaga keamanan dan keselamatan para pesepeda.
"Saya setuju tetap ada untuk menjaga keamanan dan keselamatan pesepeda," ucap Abdul Azis kepada wartawan, Rabu (16/6).
Semua pihak terkait pun diminta melakukan kajian terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Abdul Aziz menekankan bahwa dalam polemik ini semua pengendara harus terakomodasi aspirasinya.
"Sebelum mengambil tindakan saya imbau pada semua pihak dipelajari dulu kajian, latar belakang, tujuan dan sasaran adanya jalur sepeda tersebut," terang Aziz.
Ombudsman DKI
Ombudsman RI perwakilan Jakarta Raya meminta Pemprov DKI dan Polri melakukan kajian berbasis bukti soal rencana pembongkaran jalur sepeda permanen di Jalan Sudirman-Thamrin. Ombudsman DKI juga meminta kedua belah pihak membuka partisipasi publik.
Ombudsman bahkan 'menyeret-nyeret' Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2020. Di mana, dalam peraturan tersebut diatur bahwa penetapan jalur sepeda merupakan di Jakarta merupakan kewenangan Gubernur DKI Jakarta.
Ombudsman memandang regulasi-regulasi tentang standar dan pemanfaatan jalan, jalur khusus pesepeda dan trotoar yang diatur dalam peraturan-peraturan Menteri Perhubungan sudah disusun dan ditetapkan berdasarkan kajian keilmuan sesuai dengan kompetensi lembaga terkait.
"Maka, jika ingin melakukan perubahan terhadap standar dan pemanfaatan jalan, jalur khusus atau pedestrian, harus dilakukan kajian terlebih dahulu oleh pihak yang ingin melakukan perubahan, termasuk Polri jika ingin menghapus pembatas jalur sepeda tersebut," kata Kepala Ombudsman perwakilan DKI, Teguh P Nugroho, dalam keterangan tertulis, Kamis (17/6).
Tanggapan Pemprov DKI
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan keputusan terkait jalur sepeda di DKI belum final. Menurutnya, Pemprov DKI masih melakukan evaluasi terhadap jalur sepeda.
"Terkait jalur sepeda semuanya masih dalam proses uji coba pengkajian Pak Gubernur belum mengeluarkan keputusan. Tentu keputusan yang diambil akan mendengarkan masukan dari semua pihak termasuk masukan dari Pak Kapolri," ujar Riza di Balai Kota, Rabu (16/6).
Riza tak memungkiri segala kebijakan Pemprov DKI tidak bisa memuaskan seluruh warga di Jakarta. Tapi, kebijakan yang ditetapkan adalah untuk kepentingan banyak orang.
"Semua kebijakan yang diambil tidak mungkin memuaskan semua pihak. Makanya kebijakan ini diambil untuk kepentingan banyak orang. Tidak ada kebijakan untuk semua orang," sebut Riza.
Simak Video "Waka Komisi III DPR Minta Kapolri Evaluasi Jalur Sepeda Sudirman-Thamrin"
[Gambas:Video 20detik]
(zak/zak)
