Kebijakan Pemprov soal Road Bike Dinilai Plinplan, Cenderung Diskriminasi

Isal Mawardi - detikNews
Jumat, 18 Jun 2021 08:11 WIB
Komisi III DPR RI meminta Kapolri tegas mengevaluasi keberadaan jalur sepeda Sudirman-Thamrin. Jalur itu diminta dibongkar dan dipakai bersama-sama para pengguna jalan dengan risiko ditanggung sendiri-sendiri.
Jalur sepeda di Sudirman-Thamrin (Rengga Sancaya/detikcom)
Jakarta -

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengusulkan jalur sepeda permanen di kawasan Sudirman-Thamrin dibongkar. Hal ini imbas dari kebijakan Pemprov DKI yang memperbolehkan pesepeda road bike melintasi jalan Sudirman-Thamrin pada jam-jam khusus, yakni 05.00-06.30 WIB pada weekday.

Pengamat tata kota, Trubus Rahardiansyah, tidak setuju dengan rencana jalur sepeda permanen dibongkar. Menurutnya, pesepeda tetap harus diberi jalan khusus.

"Kalau saya tidak setuju karena sepeda itu harus diberi jalan tersendiri. Memang karena menyangkut sisi keamanan," ujar Trubus kepada wartawan, Kamis (17/6/2021).

Selain itu, ia mendorong Pemprov DKI Jakarta merumuskan payung hukum untuk pesepeda, sehingga seluruh pesepeda, termasuk road bike, harus gowes di jalur sepeda.

"Buatlah payung hukumnya. Ini kan karena tidak ada payung hukumnya. Itu menjadi masalah karena road bike itu," jelasnya.

Komisi III DPR RI meminta Kapolri tegas mengevaluasi keberadaan jalur sepeda Sudirman-Thamrin. Jalur itu diminta dibongkar dan dipakai bersama-sama para pengguna jalan dengan risiko ditanggung sendiri-sendiri.Komisi III DPR RI meminta Kapolri tegas mengevaluasi keberadaan jalur sepeda Sudirman-Thamrin. Jalur itu diminta dibongkar dan dipakai bersama-sama para pengguna jalan dengan risiko ditanggung sendiri-sendiri (Rengga Sancaya/detikcom)

Trubus mengkritik keras kebijakan Pemprov DKI Jakarta soal road bike diperbolehkan gowes di jalan raya pada pagi hari. Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta plinplan.

"Menurut saya plinplan karena seharusnya menetapkan (road bike) di situ saja. Artinya di jalur sepeda itu," kata Trubus.

"Karena itu kan jadi seperti mengistimewakan. Ini nggak boleh, ini diskriminasi," lanjutnya.

Terpisah, pengamat tata kota Nirwono Yoga mengatakan infrastruktur untuk pesepeda wajib dibangun. Namun, ia berpendapat, pagar pembatas di jalur sepeda di kawasan Sudirman-Thamrin perlu dibongkar.

"Pagar pembatas permanen memang sebaiknya dibongkar karena tidak efektif dan pemborosan anggaran," kata Nirwono kepada wartawan.

Nirwono beranggapan anggaran untuk beton permanen jalur sepeda lebih baik digunakan untuk pembangunan infrastruktur bagi pesepeda lainnya. Selain itu, ia mendorong Pemprov DKI Jakarta membangun budaya bersepeda bukan hanya untuk olahraga, tapi sebagai moda transportasi.

"Selain itu, membangun budaya bersepeda juga diikuti dengan dibekali patuh berlalu lintas dan semangat berbagi jalan. Jalur sepeda tersebut tidak perlu dibuat pagar pembatas permanen. Selain tidak efektif, banyak pengendara motor yang menerobos masuk, sementara belum mampu menarik pesepeda umum untuk menggunakannya dan pemborosan anggaran," lanjutnya.

Jalur Sepeda Permanen Sudirman-Thamrin Diminta Dibongkar

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengintervensi polemik jalur sepeda Sudirman-Thamrin, DKI Jakarta. Sahroni menyebut Kapolri bisa membongkar jalur sepeda permanen tersebut bila dianggap perlu

"Mohon kiranya Pak Kapolri evaluasi tentang jalur permanen sepeda yang sudah ada di Sudirman-Thamrin. Jangan sampai ada isu tentang diskriminasi, baik sepeda road bike dan sepeda seli. Sampai terjadi kemarin ada memecah belah perkataan yang tidak pantas disampaikan oleh salah satu komunitas," kata Sahroni dalam rapat, Rabu (16/6/2021).

JLNT Kampung Melayu-Tanah Abang diuji coba sebagai lintasan road bike mulai hari ini. Sejumlah pesepeda pun ramai-ramai datang untuk bersepeda di jalur tersebutRoad biker (Agung Pambudhy/detikcom)

Sahroni menyayangkan jalan umum yang dijadikan jalur sepeda permanen karena hanya dipakai 2 jam. Dia khawatir komunitas pengguna jalan lain, seperti komunitas motor, nantinya meminta jalur khusus juga merepotkan pemerintah pada akhirnya.

Sahroni meminta Kapolri tegas mengevaluasi keberadaan jalur sepeda Sudirman-Thamrin. Jalur itu diminta dibongkar dan dipakai bersama-sama para pengguna jalan dengan risiko ditanggung sendiri-sendiri.

Respons Kapolri soal Jalur Sepeda Permanen

Merespons hal itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sepakat agar jalur sepeda permanen itu dibongkar. Jenderal Sigit mengatakan akan melakukan studi banding ke negara yang mempunyai jalur sepeda.

Soal jam dan luasan jalur sepeda, Jenderal Sigit mengatakan akan berkoordinasi dengan Kemenhub dan Pemprov DKI Jakarta.

"Prinsipnya, terkait dengan jalur sepeda, kami akan terus mencari formula yang pas. Kami setuju untuk masalah yang permanen itu nanti dibongkar saja," kata Jenderal Sigit.

(isa/zak)