Solusi Relokasi untuk GKI Yasmin Diprotes, Jokowi Diminta Turun Tangan

Tim Detikcom - detikNews
Selasa, 15 Jun 2021 14:35 WIB
Pengurus GKI Yasmin Bona Sigalingging (batik coklat), Jayadi Damanik (batik biru)
Pengurus GKI Yasmin Bona Sigalingging (batik coklat), Jayadi Damanik (batik biru) (Foto: dok. tangkapan layar)
Jakarta -

Pemerintah Kota Bogor telah menghibahkan lahan baru untuk pembangunan rumah ibadah GKI Yasmin di Cilendek Barat, sebagai solusi sengkarut 15 tahun. Kini muncul pihak yang memprotes solusi itu.

Pihak yang menyatakan sebagai pengurus GKI Yasmin bidang pengembangan jaringan lintas iman dan media, Bona Sigalingging, mengatakan mestinya Wali Kota Bogor Bima Arya hanya melaksanakan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap dan Rekomendasi Ombudsman RI tanggal 8 Juli 2011. Oleh karena itu, dia meminta agar Bima Arya mematuhi putusan MA tersebut, dan bukan melakukan relokasi.

"Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap itu tidak dapat diubah atau dibatalkan oleh Wali Kota Bogor dengan Akta Hibah Tanah yang kemarin ditanda tangan," kata Bona dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring, Selasa (15/6/2021).

Bona mengatakan berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, Akta Perjanjian Hibah Tanah tersebut bertentangan dengan Hukum (Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap), sehingga Akta Perjanjian Hibah tersebut haruslah dinyatakan tidak sah. Pihaknya bersikukuh dalam putusan MA itu mengatakan Gereja Yasmin itu berada di Jl KH Abdullah bin Nuh Kavling 31 Taman Yasmin Bogor.

Lebih lanjut, Bona menyebut Bima Arya sudah tidak lagi berhak memberi hibah tanah dalam rangka penyelesaian sengketa pendirian gedung gereja GKI Yasmin, karena sudah memasuki ranah pengadilan dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap. Pihak Bona berpendapat berdasarkan Pasal 227 KUHPidana perbuatan Bima Arya tergolong tindak pidana.

"Perbuatan Wali Kota Bogor yang memberikan akta hibah tanah tersebut tergolong sebagai perbuatan pidana, karena pengadilan sudah mencabut hak Wali Kota dan sudah masuk pada tahap ketiga dalam Pasal 21 ayat (3) PBM No.9/8 Tahun 2006," ujarnya.

Bona mengatakan lokasi gereja di Jl KH Abdullah bin Nuh Kav 31 Taman Yasmin Bogor sebenarnya sudah merupakan hasil relokasi dari beberapa tempat sebelumnya. Beberapa lokasi sebelumnya adalah tanah fasos untuk rumah ibadah Kristen, ternyata dibangun sebagai rumah ibadah dari pemeluk agama yang lain. Hingga akhirnya jemaat GKI kehabisan jatah fasos di Kompleks Perumahan Taman Yasmin sehingga tanah yang sekarang yang bangunannya disegel adalah bukan lagi tanah fasos, melainkan tanah privat yang dibeli.

"Lalu mengapa setelah gereja GKI memiliki IMB sah di tanah hasil relokasi, justru diperlakukan diskriminatif seperti ini, di mana kami malah justru diharuskan untuk kembali direlokasi?" ungkapnya.

Lebih lanjut, Bona meminta agar Presiden Jokowi mengoreksi tindakan Wali Kota Bogor dalam peyelesaian kasus GKI Yasmin.

"Kepada Presiden Joko Widodo, kami kembali berharap, koreksilah kepala daerah yang gagal mematuhi hukum dan konstitusi seperti Nawacita Bapak Presiden. Hentikanlah segera diskriminasi dan intoleransi serta pembangkangan hukum yang dilakukan Wali Kota Bogor selama bertahun-tahun," katanya.

"Koreksilah kebijakan relokasi Bima Arya atas GKI Yasmin karena relokasi ini akan menjadi contoh buruk penyelesaian kasus intoleransi serta kepatuhan hukum dan konstitusi di Indonesia sebab cenderung meminggirkan siapapun kelompok yang dianggap berbeda dan minoritas," imbuhnya.

Klaim Beda Pengurus Gereja

Kolega Bona yang juga menyatakan sebagai pengurus GKI Yasmin bidang pengembangan strategi, Jayadi Damanik, membantah adanya pendeta maupun pengurus GKI Yasmin yang hadir dalam acara penyerahan akta hibah tanah dari Pemkot Bogor itu. Jayadi mengatakan perwakilan jemaah yang hadir itu bukan dari kelompoknya.

"Menyangkut adanya klaim ada perwakilan dari jemaat GKI Yasmin yang hadir dalam acara serah terima itu. Bahwa di media massa ada yang mengatakan pendeta Tri itu disebut dalam berita itu sebagai pendeta GKI Yasmin. Saya mengenal Pendeta Tri itu, Pendeta Tri itu bukan pendeta yang melayani GKI Yasmin. Pendeta Tri adalah pendeta yang melayani di GKI Pengadilan," kata Jayadi.

Ia mengungkap Pendeta Tri tidak pernah melayani kegiatan ibadah GKI Yasmin. Ia menyebut dalam acara tersebut juga tidak pernah dihadiri pengurus GKI Yasmin.

"Harus lah dibedakan, komunitas gereja yang tergabung di GKI Yasmin itu berbeda dengan komunitas gereja GKI Pengadilan, yang memang asal usulnya dari GKI Pengadilan. Ada 12 wilayah GKI Pengadilan itu, 1 sampai 12 dan wilayah 3,4,5,6,10 itu tergabung menjadi GKI Yasmin. Oleh karena itu dari segi kehadiran tadi malam sudah kami protes sepanjang yang kami tanyai satu per satu pengurus tidak ada jemaat GKI Yasmin yang hadir dalam acara itu," ungkapnya.

Jayadi kembali menegaskan relokasi tidak bisa dilakukan setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Ia mendorong Pemkot Bogor melaksanakan putusan MA nomor 127/TUN/2009.

"Relokasi dapat dilakukan sebelum proses hukum itu mempunyai kekuatan hukum tetap, jadi kalau telah berkekuatan hukum tetap tidak bisa mundur atau disuruh masyarakat bermusyawarah. Oleh karena itu andai Pak Bima Arya mendengarkan ini Anda tidak berhak untuk kembali mundur melakukan relokasi karena pengadilan sudah menyelesaikan. Tugas Anda sebagai negarawan dan tugas sebagai politisi melaksanakan putusan itu seperti yang diperintahkan diktum MA dan Ombudsman. Itu lah letak dimana Wali Kota Bogor melakukan pembangkangan hukum," imbuhnya.

Simak Video: Pengurus GKI Yasmin Minta Jokowi Koreksi Kebijakan Relokasi Bima Arya

[Gambas:Video 20detik]