Khofifah Minta Koperasi dan UMKM Diberi Banyak Akses dan Modal

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendorong Dinas Koperasi dan UKM untuk memberi lebih banyak akses dan permodalan bagi koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Jawa Timur (Jatim). Dengan demikian, koperasi dan UMKM dapat terus mengembangkan usahanya.

Menurut Khofifah, upaya ini penting dilakukan guna meningkatkan perekonomian Jatim. Mengingat koperasi dan UMKM berkontribusi terhadap perekonomian Jatim lebih dari 50% atau sebesar 57,25 % terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jatim.

"Saya mendorong agar dinas koperasi di provinsi, kabupaten/kota untuk dapat memberikan akses seluas-luasnya. Utamanya, guna mengembangkan produk dan dipermudah akses permodalan bagi usahanya. Salah satunya, lewat event atau kegiatan yang memberikan ruang bagi pelaku IKM dan UKM bisa bergabung di dalamnya," ujar Khofifah dalam keterangan tertulis, Sabtu (12/6/2021).

Dalam Rapat Koordinasi Program Prioritas Pemberdayaan K-UKM Jatim, Kamis (10/6), Khofifah menyampaikan dinas koperasi dapat mempermudah akses dengan melibatkan para pelaku K-UKM Jatim pada event berskala nasional. Rencananya, event bertema 'Bangga Buatan Indonesia' tersebut akan digelar Agustus 2021 di Jatim.

Khofifah berharap event tersebut dapat berperan menjadi program nasional sekaligus sebagai pengembangan pasar bagi pelaku IKM dan UKM. Oleh karena itu, ia menginginkan agar seluruh pelaku IKM dan UKM dapat turut berkontribusi dalam event tersebut.

"Kebetulan Jatim akan menjadi tuan rumah di acara tersebut Agustus mendatang. Saya mohon seluruh pelaku industri di Jatim bisa bergabung dalam event keren ini. Apalagi ditambah semangat heroik untuk Jatim Bangkit di bulan Agustus sudah tepat momentumnya," paparnya.

Hingga saat ini, jelas Khofifah, tercatat ada 22.834 koperasi aktif dan 9,78 juta UMKM di Jatim. Keduanya, baik koperasi maupun UMKM berkontribusi lebih dari 50% terhadap PDRB Jatim sehingga menjadi tulang punggung ekonomi di Jatim.

Di kesempatan tersebut, Khofifah juga menjelaskan terkait cara pengurusan izin, baik dari IKM maupun UKM. Dalam hal ini, IKM dan UKM industri makanan dan minuman (mamin) perlu dilakukan pengamatan lebih jauh dan dilakukan evaluasi.

"Apa betul sudah sesederhana yang dibayangkan. Biasanya juga terjadi problem dalam melakukan online single submission dalam proses pengajuan. Itu perlu dikupas satu persatu. Harapannya agar ada solusi," jelasnya.

Selain itu, Khofifah pun memaparkan cara para pelaku koperasi dan UMKM, khususnya industri mamin agar terfasilitasi pengurusan legalitas seperti PIRT, BPOM dan sertifikasi halal. Menurut Khofifah, terfasilitasinya pengurusan tersebut harus setara dengan permodalan yang diberikan.

"Pastikan semua lini dan level telah terkonfirmasi akses lebih mudah cepat lalu siapkan klinik UKM dan IKM untuk fasilitas ada hal yang perlu dibantu," imbuhnya.

Di samping UMKM, peran koperasi dalam pembangunan ekonomi pun menjadi penting. Di Jatim, pertumbuhan koperasi juga mempengaruhi meningkatnya PDRB di Jatim.

Melihat hal ini, Khofifah mengingatkan agar koperasi harus tetap terjaga seperti saat dilahirkan. Untuk itu, ia meminta agar seluruh pihak, termasuk koperasi agar dapat terus bersinergi.

Guna mendukung Koperasi dan UKM, Pemprov Jatim juga telah menyerahkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Dana Bergulir (Dagulir) secara simbolis kepada 12 pelaku K-UKM dengan total sebesar Rp 2,295 miliar.

"Dengan menyejahterakan anggotanya dan juga menambah penghasilan sebuah wilayah. Dan tentunya juga semangat positif yang dipunyai," kata Khofifah.

"Saya berharap bahwa rakor hari ini bisa melahirkan program strategis. Hingga nanti kita bisa melakukan pemetaan mana yang bisa di-cover pemprov, kota atau kabupaten hingga ke kementerian-kementerian terkait. Ingat karena sinergitas dan koneksitas sangat penting," imbuhnya.

Di sisi lain, Sekretaris Menteri Koperasi dan UMKM Arif Rahman Hakim berharap kegiatan rakor ini dapat menjadi bagian dari prioritas pengembangan Koperasi dan UMKM di masa mendatang.

"Pengembangan, perlindungan dan permodalan menjadi inti dari rakor ini. Agar nantinya, dalam perencanaan ke depan bisa terfasilitasi dengan baik," kata Arif.

Lebih lanjut Arif menyampaikan, saat ini pihaknya juga terus gencar melakukan berbagai upaya dalam pemulihan pasca pandemi.

"Ada bantuan tunai dan non tunai. Kami juga berikan bantuan terkait digitalisasi atau perluasan market pasar digital yang saat ini menjadi tren," pungkasnya.

Sebagai informasi, dalam acara tersebut juga terdapat penandatanganan Nota Kesepahaman dari Pemprov Jatim, Bank Indonesia Kanwil Jatim, Universitas Ma Chung, dan PT Sasa Inti. Adapun kerja sama tersebut merupakan upaya untuk pengembangan potensi daerah dan SDM di Jatim serta Kerja sama Pendidikan, Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat.