Wabup Sangihe Pernah Tolak Tambang, Muncul Petisi Minta Jokowi Turun Tangan

Jabbar Ramdhani - detikNews
Jumat, 11 Jun 2021 15:22 WIB
Lewat petisi online, Presiden Jokowi diminta mencabut izin usaha pertambangan (IUP) di Pulau Sangihe, Sulut, karena ancaman pencemaran lingkungan (Screenshot situs change.org)
Foto: Lewat petisi online, Presiden Jokowi diminta mencabut izin usaha pertambangan (IUP) di Pulau Sangihe, Sulut, karena ancaman pencemaran lingkungan (Screenshot situs change.org)
Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta mencabut izin usaha pertambangan (IUP) di Pulau Sangihe, Sulawesi Utara (Sulut). Masyarakat takut kehadiran tambang akan merusak alam hingga mengancam masyarakat yang tinggal di Pulau Sangihe.

Permintaan ini disampaikan lewat petisi online di situs change.org. Dilihat pada Jumat (11/6/2021) per pukul 14.23 WIB, terlihat sudah lebih dari 56.300 orang yang menandatangani petisi tersebut.

Petisi itu berjudul Sangihe Pulau yang Indah, Kami TOLAK Tambang!. Pihak yang tanda tangan petisi itu terus bertambah. Di situs tersebut tertulis 'petisi ini menjadi salah satu petisi paling banyak ditandatangani di Change.org'.

Petisi itu dibuat oleh Save Sangihe Island (SSI), yang terdiri dari Badan Adat Sangihe, Yayasan Suara Nurani Minaesa, WALHI Sulut, YLBHI-LBH Manado, KNTI-Sangihe, Perkumpulan Sampiri Sangihe, Burung Indonesia, Forwas, FPMS, Kopitu Sangihe, AMAN Sangihe, IMM-Sulut, GAMKI Sangihe, Pemuda GMPU, Komunitas Seni Visual Secret, GP Ansor Sangihe, LMND Sulut, Gapoktan Organic Sangihe, AMPS, Kesatuan Pemuda Pegiat Budaya Sangihe, Kesatuan Kapitalaung (Kepala Desa) Menolak Tambang Sangihe, MPA Anemon, KPA Mangasa Ngalipaeng, KPA Spink, Sangihe Drivers Club, dan Sanggar Seriwang Sangihe.

SSI memohon kepada Jokowi agar IUP dari perusahaan tambang di Pulau Sangihe bisa dicabut. Mereka mengenang Jokowi yang pernah datang ke salah satu pulau terluar Indonesia tersebut.

"Sebagaimana Bapak Presiden Jokowi tentu tahu kondisi kami karena sudah pernah datang menginjakkan kaki di Kepulauan Sangihe. Sehingga kami mendesak kepada Bapak Presiden Joko Widodo, agar memerintahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mencabut Ijin Usaha Pertambangan Produksi PT. Tambang Mas Sangihe, membatalkan ijin lingkungan oleh Dinas PTSP Provinsi Sulawesi Utara, dan membiarkan pulau kami tetap seperti saat ini," demikian isi petisi tersebut.

Selain kepada Jokowi, petisi itu juga ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI Arifin Tasrif, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin, Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sakti Wahyu Trenggono, serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.

Dalam petisi itu, disebutkan telah keluar IUP tambang SK Produksi bernomor 163.K/MB.04/DJB/2021 dengan luas konsesi sebesar 42 ribu hektare. SSI menyebut luas konsesi tersebut mencapai setengah dari luar Pulau Sangihe.

"Dalam UU Nomor 1 Tahun 2014, pulau-pulau dengan luas daratan kurang dari 2.000 km persegi dikategorikan sebagai pulau kecil dan tidak boleh ditambang. Sedangkan pulau kami hanya berukuran 736 km persegi. Namun entah apa yang ada di benak para pejabat itu sehingga memberi izin kepada perusahaan asing untuk membongkar daratan pulau ini," katanya.

Mereka khawatir tambang akan membuat lahan pertanian warga hilang. Tambang juga merusak hutan sehingga membuat satwa dan dan tanaman endemik terancam punah.

SSI menyatakan hutan menjadi penopang hidup masyarakat, menjadi hulu dari seluruh sungai yang mengalir di setiap kampung. Keberadaan tambang membuat masyarakat takut mata air terputus dan tercemar.

"Belum lagi, jika tambang yang hendak beroperasi hingga 2054, maka limbah beracunnya, kalau di darat akan masuk ke mata air dan sumur-sumur kami. Jika ke laut, akan mencemari bakau dan karang tempat ikan-ikan kami bertelur dan mencari makan. Lalu kami pun akan memakan ikan yang mengandung racun itu. Ini artinya kami hendak dibunuh perlahan-lahan," ujarnya.

SSI mengatakan di dasar laut Sangihe terdapat dua gunung api aktif dan satu gunung aktif lain di daratan. Kondisi ini menyebabkan lempeng tektonik bagian kerak dan mantel atas bumi sering aktif, bahkan pernah tercatat terjadinya tsunami akibat aktivitas gunung berapi tersebut.

SSI mengatakan meski ada risiko bencana, masyarakat mampu mengambil hikmah menerimanya sebagai bagian kekayaan negeri dengan latar budaya bahari yang kuat. Mereka juga bangga menjadi penjaga garis depan wilayah NKRI di ujung Sulut.

Namun keberadaan tambang membuat mereka khawatir soal pemicu bencana alam. Keberadaan tambang juga bisa membuat ekosistem laut rusak. Masyarakat Sangihe sebagian juga bekerja menjadi nelayan.

"Sistem pertambangan terbuka yang akan digunakan nantinya akan mempengaruhi struktur geologi tanah kami. Getaran dan benturan akibat pengeboran atau pemboman akan mempengaruhi lempengan tektonik di bawah pulau kami, dan tentu kami tidak mau peradaban kami hilang karena bencana," ungkapnya.

SSI khawatir jika tambang nanti beroperasi terjadi konflik horizontal antarmasyarakat, antara masyarakat yang tidak mau memberikan tanahnya dieksploitasi dengan pihak perusahaan, bahkan bisa terjadi konflik antara masyarakat dengan aparat keamanan.

Mereka menilai konflik tersebut tentu akan berbahaya terhadap pertahanan dan keamanan kawasan kepulauan karena Sangihe adalah daerah perbatasan negara, yang berbatasan laut dengan negara Filipina.

"Jika pulau kami telah rusak oleh tambang emas, lalu bagaimana nasib anak-cucu kami? Di mana mereka akan tinggal? Haruskah mereka terusir dari tanah nenek moyang mereka?" katanya.

Wabup Sangihe Pernah Tolak Tambang

Wakil Bupati (Wabup) Kepulauan Sangihe Helmut Hontong sempat mengirim surat pembatalan izin tambang PT Tambang Mas Sangihe ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Surat pembatalan izin tambang itu dikirim Helmut atas inisiatif pribadi, bukan mengatasnamakan Pemkab Sangihe.

"Pemerintah tidak ada (mengirim surat pembatalan izin tambang PT Tambang Mas Sangihe). Dalam kapasitas pemerintah. Mungkin beliau itu menyurat dalam kapasitas pribadi," kata Sekda Kabupaten Kepulauan Sangihe Harry Wollf ketika dimintai konfirmasi detikcom, Jumat (11/6).

Surat pembatalan izin tambang itu diketahui dikirim Helmut kepada Kementerian ESDM pada 28 April lalu.

Selaku Sekda Sangihe, Harry mengaku tidak tahu banyak tentang isi surat tersebut. Malah surat itu baru diketahui setelah viral di media sosial (medsos).

(jbr/idh)