Rencana Sembako Kena PPN: Deretan Kritik hingga Penjelasan Menkeu

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 11 Jun 2021 14:38 WIB
Rencana Sembako Kena PPN: Deretan Kritik hingga Penjelasan Menkeu
Rencana Sembako Kena PPN: Deretan Kritik hingga Penjelasan Menkeu (Rifkianto Nugroho/detikcom)
Jakarta -

Wacana sembako kena PPN kian mendapat kritik dari berbagai pihak. Banyak pihak meminta rencana tersebut dikaji dan dipertimbangkan kembali mengingat dampaknya bagi masyarakat.

Dalam draf RUU Perubahan Kelima atas UU No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), dalam pasal 4A, sembako alias sembilan bahan pokok dihapus dalam RUU KUP sebagai barang yang tidak dikenakan PPN. Dengan kata lain, sembako kena PPN.

detikcom merangkumkan sejumlah respons dan penjelasan soal rencana sembako kena PPN.

Sembako Kena PPN Dikritik Politikus

Sederet kritik soal sembako kena PPN datang dari politikus. Salah satunya Waketum PPP Amir Uskara.

"Kita minta supaya sembako tak kena pajak. Saya belum terima draf RUU KUP, tapi kalau terkait sembako yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat juga kena pajak pastinya akan menurunkan daya beli masyarakat dan berpotensi meningkatkan prosentase penduduk miskin, apalagi dalam kondisi pandemi saat ini," kata Amir Uskara kepada wartawan, Rabu (9/6/2021).

Amir menyebut rencana sembako kena PPN ini akan makin memberatkan masyarakat kelompok menengah ke bawah. Terlebih di masa pandemi, angka kemiskinan juga makin mengkhawatirkan jika dikenai PPN.

Sementara itu, Komisi VI DPR dari PKB, Faisol Riza, juga mengkritik rencana tersebut. Ia menilai rencana pemungutan pajak terhadap sembako bertentangan dengan nilai keadilan.

"Saya yakin ini melukai rasa keadilan," kata Faisol.

Kritik juga datang dari Komisi VI DPR PAN Eko Hendro Purnomo alias Eko 'Patrio'. Ia menilai sikap tersebut sebagai bukti pemerintah kurang berempati kepada masyarakat yang kini menghadapi krisis sejak pandemi COVID-19.

"Bayangkan, di saat kondisi susah seperti saat ini karena dampak pandemi, pemerintah memberikan beban tambahan kepada masyarakat menengah ke bawah," jelasnya.

Fraksi Partai NasDem lewat Ketua Martin Manurung juga menilai rencana kebijakan menaikkan pajak itu sebagai rencana yang keliru untuk kondisi saat ini.

"Justru, ketika ekonomi tertekan, pemerintah harus melakukan kebijakan counter cyclical untuk mendorong daya beli masyarakat di sisi permintaan dan memfasilitasi industri serta perdagangan di sisi penawaran," kata Martin yang juga Wakil Ketua Komisi VI DPR RI itu.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, yang duduk sebagai Wakil Ketua DPR, mengkritik hal serupa.

"Saya kira perlu ditinjau ulang. Apalagi kebijakan tersebut digulirkan di masa pandemi dan situasi perekonomian saat ini yang sedang sulit," kata Cak Imin dalam keterangannya, Kamis (10/6).

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Sukamto juga memastikan fraksinya akan menolak drat RUU terkait sembako kena pajak. Ia meminta pemerintah sebaliknya memberikan subsidi sembako, bukan berpilih malah melakukan hal sebaliknya.

"Jelas rencana PPN Sembako dan Jasa Sekolah merupakan rencana ngawur. Pemerintah semakin kalap mendengarkan rakyat kecil," kata Sukamta melalui keterangan tertulis, Jumat (11/6/2021).

"Seharusnya pemerintah menyubsidi sembako. Bukan malah berpikiran terbalik. Yang penting pendapatan naik," sesalnya.

Sembako Kena PPN Dikritik Pakar

Pakar Ekonomi Universitas Pasundan (Unpas) Acuviarta Kartabi meminta rencana sembako kena PPN harus dikaji ulang dan dipertimbangkan melihat dampak yang mungkin terjadi. Salah satunya terkait stabilitas harga.

"Kalau kenaikan PPN itu ditempuh, akan terjadi one shot inflation dan efeknya ke mana-kemana. Jangan lupa, inflasi kan dampaknya bisa ke mana-mana, bisa ke daya beli, bisa ke penentuan tingkat upah, penentuan berbagai tarif, dan bahkan penentuan tingkat bunga perbankan pun ada unsur perhitungan tingkat inflasi," tuturnya.

Ketua Tim Ahli Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada (Pustek UGM) Prof Dr Catur Sugiyanto juga menolak rencana sembako kena pajak. PPN sembako disebut bisa memberatkan masyarakat yang kini sudah terdampak ekonominya akibat pandemi COVID-19.

"Sebaiknya sembako tidak diberi PPN sampai kapan pun, carilah sumber pajak yang lain," kata Catur dalam keterangan tertulis yang disampaikan Humas UGM, Jumat (11/6).

Menurut Catur, rencana sembako kena PPN sangat tidak elok dan kurang pas. Selain menjadi kebutuhan dasar agar tetap bisa hidup meski dalam kondisi terbatas, pemberlakuan pajak pada situasi pandemi sungguh makin menyengsarakan rakyat miskin.

Pemerintah akan menarik pajak untuk bahan pokok. Para pedagang menilai kebijakan tersebut sangat tidak pas jika dilakukan dalam kondisi pandemi COVID-19.Pemerintah akan menarik pajak untuk bahan pokok. Para pedagang menilai kebijakan tersebut sangat tidak pas jika dilakukan dalam kondisi pandemi COVID-19. (Rifkianto Nugroho/detikcom)

Rencana Sembako Kena PPN, Ini Penjelasan Menkeu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati angkat suara soal rencana sembako kena PPN yang menuai kritik dari berbagai pihak. Dirinya menyebut RUU terkait belum dibahas di sidang paripurna.

"Mengenai masalah PPN, mungkin Komisi XI juga memahami kita menyampaikan RUU KUP yang sampai hari ini belum disampaikan, dibacakan di paripurna. Kami tentu dari sisi etika politik belum bisa melakukan penjelasan ke publik sebelum ini dibahas karena ini dokumen publik yang kami sampaikan pada DPR melalui Surat Presiden," katanya dalam raker bersama Komisi XI DPR RI, Kamis (10/6) kemarin.

Pihaknya menyayangkan RUU bocor sebelum dibahas bersama DPR. Terlebih informasi yang beredar seolah-olah tidak mempertimbangkan kondisi saat ini.

"Ini memang situasinya menjadi agak kikuk karena ternyata dokumennya keluar karena memang sudah dikirimkan kepada DPR juga sehingga kami tidak dalam posisi untuk bisa menjelaskan keseluruhan arsitektur dari perpajakan kita, yang keluar sepotong-sepotong yang kemudian di-blow up dan seolah-olah menjadi sesuatu yang tidak, bahkan, mempertimbangkan situasi hari ini," jelasnya.

Jika memang RUU sembako kena PPN disepakati, Sri Mulyani menyebut belum tentu semuanya disetujui dan dijalankan dalam waktu dekat karena harus dibicarakan ke DPR RI terlebih dahulu. Hal inilah yang menjadi dasar Kemenkeu belum memberi penjelasan detail terkait rencana sembako kena PPN.

Simak Video: Daftar Bahan Pokok yang Kena Pajak PPN 12%

[Gambas:Video 20detik]




(izt/imk)