Rencana Naikkan PPN, Pemerintah Diminta Tinjau Ulang

Nadhifa Sarah Amalia - detikNews
Kamis, 10 Jun 2021 22:44 WIB
Syarief Hasan
Foto: MPR
Jakarta -

Wakil Ketua MPR Syarief Hasan mendesak pemerintah untuk meninjau kembali rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pasalnya, kenaikan PPN dinilai tidak mencerminkan keberpihakan pemerintah kepada rakyat, khususnya di masa pandemi COVID-19.

Rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dianggap kontraproduktif dengan kebijakan pemulihan ekonomi nasional.

"Pemerintah membuat kebijakan pemulihan ekonomi tetapi menaikkan PPN yang dapat berimbas pada kenaikan harga-harga sembako di masyarakat," ungkap Syarief Hasan dalam keterangannya, Kamis (10/6/2021).

Berdasarkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Menteri Keuangan RI merencanakan akan menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari awalnya 10% menjadi 12%.

Kenaikan tarif PPN tersebut dinilai berdampak pada kenaikan pada harga barang-barang dari tarif awal.

"Kenaikan tarif PPN ini akan menimbulkan effect price inflation atau kenaikan harga-harga barang, khususnya sembilan bahan pokok yang menjadi kebutuhan utama masyarakat," ungkap Syarief.

Ia juga mengungkapkan, kenaikan harga barang-barang ini akan kembali berefek pada penurunan daya beli masyarakat.

"Ketika harga barang naik yang disebabkan oleh tarif PPN maka akan berdampak pada penurunan daya beli masyarakat dan melemahkan sisi konsumsinya," kata dia.

Syarief juga menilai rencana ini akan semakin mempersulit proses pemulihan ekonomi nasional.

"Tentu, akan sangat sulit melakukan pemulihan ekonomi nasional karena daya beli masyarakat menjadi semakin lemah. COVID-19 yang menimbulkan PHK dan peningkatan angka kemiskinan semakin diperparah dengan kenaikan PPN ini," ujarnya.

Syarief Hasan pun meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan tersebut, bahkan menurunkan PPN di masa pandemi.

"Pemerintah harus mengkaji ulang rencana kenaikan tarif PPN, juga melakukan penundaan kenaikan, bahkan seharusnya menurunkan PPN hingga ekonomi kembali pulih," pungkasnya.

(prf/ega)