Sembako Akan Dipajaki, Pakar UNS: Rencana Tak Tepat Waktu!

Bayu Ardi Isnanto - detikNews
Kamis, 10 Jun 2021 15:19 WIB
Pemerintah akan menarik pajak untuk bahan pokok. Para pedagang menilai kebijakan tersebut sangat tidak pas jika dilakukan dalam kondisi pandemi COVID-19.
Ilustrasi (Foto: Rifkianto Nugroho)
Solo -

Pemerintah berencana mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk sembako. Pakar ekonomi Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Bambang Irawan, menilai perencanaan yang dilakukan di masa pandemi ini dirasa kurang tepat.

"Momennya tampaknya kurang tepat. Andaikata RUU itu tidak diberlakukan tahun ini, rencana ini juga tidak tepat karena masih suasana pandemi," kata Bambang saat dihubungi detikcom, Kamis (10/6/2021).

Sementara jika RUU ditunda, Bambang berharap pemerintah kembali mengajak duduk bersama para pemangku kepentingan. Sebab mengenakan pajak untuk sembako perlu analisis mendalam.

"Kalau disepakati, maka perlu analisis yang mendalam, komoditas apa saja yang dipajaki, tidak semua. Tentunya peningkatan harga nantinya tidak membuat permintaan turun. Konsumen tidak dirugikan," ungkapnya.

Dia pun mengakui bahwa pendapatan pajak pemerintah memang tidak memenuhi target. Wajar jika pemerintah membidik sektor-sektor yang berpotensi mendapatkan pemasukan besar.

Pakar ekonomi UNS, Lukman Hakim, mengatakan hal senada. Menurutnya, pemerintah seharusnya memberikan stimulus agar sektor konsumsi semakin mudah diakses.

"Pajak dinaikkan di situasi pandemi kan nggak tepat, harusnya pemerintah memberi stimulus agar akses untuk sembako ini lebih mudah," ujarnya.

Lukman meminta pemerintah melihat perkembangan situasi perekonomian masyarakat terlebih dahulu. Sebab dikhawatirkan jika sembako dipajaki maka pertumbuhan ekonomi akan semakin turun.

"Sekarang kan pertumbuhan ekonomi masih minus. Pertumbuhan ekonomi kan digerakkan konsumsi. Kalau konsumsi menurun, pertumbuhan ekonomi semakin minus. Walaupun 1 persen itu tetap sangat berpengaruh," tutupnya.

Seperti diketahui, Pemerintah berencana mengenakan PPN untuk sembako. Hal itu tercantum dalam draft RUU Perubahan Kelima Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang diterima detikcom.

Dalam pasal 4A, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak dihapus dalam RUU KUP sebagai barang yang tidak dikenakan PPN. Dengan kata lain, sembako akan dikenakan PPN.

Teranyar diketahui, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyiapkan opsi tarif PPN untuk sembako. Salah satunya adalah opsi dikenakan tarif 1% untuk sembako kena pajak.

(mbr/sip)