Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah menghentikan ketergantungan penyediaan alat kesehatan dari negara lain. Ia menilai sudah saatnya pemerintah memberikan perhatian serius kepada industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri. Sehingga industri ini bisa menjadi pemain utama dan tuan rumah di negara sendiri.
"Di tengah pandemi COVID-19, sektor industri farmasi dan alat kesehatan masuk dalam kategori high demand. Masyarakat semakin menyadari pentingnya menjaga kesehatan. Jangan sampai geliat kepedulian masyarakat terhadap sektor kesehatan ini justru dinikmati oleh asing," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Selasa (8/6/2021).
Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, di tahun 2021 pemerintah menyiapkan anggaran kesehatan mencapai Rp 300 triliun. Selain itu, ia juga memaparkan data Gabungan Alat Kesehatan Indonesia yang merujuk pada data Kementerian Keuangan soal anggaran pengadaan alat kesehatan dalam APBN.
Diketahui, anggaran dalam APBN 2019 untuk pengadaan alat-alat kesehatan di rumah sakit pemerintah sekitar Rp 9 triliun. Angka ini mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi Rp 18 triliun karena adanya pandemi COVID-19.
"Jika digabungkan dengan anggaran APBD, BUMN, dan swasta total belanja alat-alat kesehatan di Indonesia rerata berkisar Rp 50 triliun per tahun. Sangat disayangkan jika anggaran pengadaan Alkes sebesar itu lebih banyak dinikmati oleh produsen Alkes luar negeri," kata Bamsoet.
Bamsoet mengulas data Kementerian Perindustrian soal kemampuan industri farmasi di Indonesia saat ini ditopang oleh 220 perusahaan. Sebanyak 90% dari jumlah perusahaan farmasi tersebut fokus di sektor hilir dalam memproduksi obat-obatan.
Ia menambahkan ada tantangan yang harus dihadapi, yakni pemerintah harus terus berupaya untuk menekan impor pengadaan bahan baku, khususnya di sektor hulu industri farmasi.
"Target pemerintah mengurangi impor farmasi dan alat kesehatan mencapai 35% pada akhir tahun 2022, harus dibarengi dengan kebijakan yang ramah terhadap industri farmasi dan alat kesehatan. Sehingga, bisa terealisasi dan tidak berakhir di atas kertas saja," jelasnya.
Bamsoet pun mengungkapkan riset Patients Beyond Borders yang menunjukkan bahwa warga Indonesia sangat gemar berobat ke luar negeri. Bahkan, jumlahnya mengalami peningkatan yang cukup tajam dari tahun ke tahun. Diketahui, pada tahun 2006 terdapat 350 ribu warga yang berobat ke luar negeri. Sementara di tahun 2015, jumlahnya menjadi 600 ribu orang.
Ia menyebutkan total pengeluaran per tahun yang dikeluarkan penduduk Indonesia untuk berobat ke luar negeri bisa mencapai US$ 11,5 miliar dan 80 persennya dihabiskan di Malaysia. Menurutnya, warga Indonesia memilih berobat ke luar negeri karena biayanya yang lebih murah dan pelayanannya lebih nyaman, serta alat kesehatannya yang sangat lengkap.
"Padahal dengan sumber daya manusia dan sumber daya rumah sakit yang dimiliki, Indonesia sebetulnya bisa menjadi tuan rumah bagi warganya dalam berobat. Bahkan Indonesia seharusnya bisa menjadi pemain utama dalam wisata medis, menjadi tempat yang nyaman bagi warga dunia berobat," pungkas Bamsoet.
(akn/ega)