.webp)
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) berencana membuka pembelajaran tatap muka di masa pandemi. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf mengaku mendukung rencana tersebut.
"Jadi begini, saya bersama dengan Menteri Pendidikan tiga bulan lalu sudah sepakat, bahwa ada ancaman yang namanya education loss atau learning loss, ini akan terjadi jika proses seperti ini berlarut-larut, orang tua yang mengeluhkan sulitnya mengajar anak, anak jadi males-malesan, anak jadi kebanyakan main game dan seterusnya, kondisi soal internet yang tidak stabil terus pola pembelajaran yang tidak bisa dilakukan dengan baik kebosanan dan sebagainya," ujar Dede Yusuf, Jumat (4/6/2021).
Menurutnya, tidak semua sekolah di Indonesia masuk dalam zona merah. Dede Yusuf mengatakan zona merah terjadi rata-rata berada di wilayah padat penduduk.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Oleh karena itu kita sepakat tatap muka harus dibuka secara terbatas, konsepnya adalah pembatasan skala mikro, barusan saya juga bertemu dengan Gubernur Jawa Barat kita ngobrol, dan memang info-info itu terlalu menakutkan, padahal realita, contoh Jawa Barat yang banyak terjadi (zona merah) itu di sekitaran Bodetabek karena terjadi pergerakan dan kepadatan masyarakat," katanya.
"Tapi kalau kita berbicara di wilayah selatan, Garut, Tasik daerah lain lah sebut saja kabupaten/kota lain, kan sebetulnya tidak sengeri itu. Jadi sebetulnya peran pemerintah daerah sesuai dengan surat edaran menteri, bahwa pemda lah yang berwenang untuk melakukan fungsi pemantauan terhadap sekolah-sekolah. Oleh karena itu kembali kepada Menteri Pendidikan, kebijakan dari Menteri pendidikan ini dibuka, artinya bukan dibuka bablas, jadi boleh dilakukan 30 persen, 20 persen, 10 persen juga boleh," katanya.
Sebelumnya, Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim mengatakan seluruh sekolah harus menerapkan belajar tatap muka terbatas. Dia mengatakan tempat-tempat seperti mal hingga kantor sudah dibuka di tengah pandemi Corona.
"Kenyataannya adalah mal, sinema dan semua tempat kerja sudah dibuka untuk tatap muka. Jadi sudah saatnya sekolah-sekolah kita melakukan tatap muka terbatas," ujar Nadiem dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, Senin (31/5/2021).
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.
Saksikan video 'Epidemiolog: Sekolah Jadi Tempat Pertama Dibuka Saat Pandemi Berakhir':
Nadiem menyebut sebenarnya sekolah-sekolah sudah diperbolehkan melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas sejak Januari 2021. Namun, kata Nadiem, orang tua diberikan kebebasan untuk menentukan apakah anaknya sekolah secara langsung atau virtual.
"Sekadar mengingatkan bahwa sejak bulan Januari semua sekolah dan daerah itu sudah diperkenankan kalau mereka siap laksanakan tatap muka terbatas. Bahkan sebelum vaksinasi pun sudah diperbolehkan. Tetapi pada saat sudah selesai divaksinasi itu, kewajiban sekolah untuk opsi tatap muka terbatas," jelasnya.
"Walaupun sekolahnya wajib beri opsi tidak wajib kirim anak ke sekolah. Hak orang tua yang belum yakin atau belum merasa anaknya bisa jaga protokol atau punya kecemasan lain, jadi itu bebas orang tua bisa memilih apakah anaknya mau tatap muka, terbatas, atau jarak jauh," sambung Nadiem.
Nadiem juga mengklaim 28 persen pendidik di Indonesia sudah menerima vaksin COVID-19. Dia menyebut angka itu termasuk besar.
"Pada saat ini, ini angka yang menurut saya cukup luar biasa. Bahwa walaupun dengan situasi dunia, dengan masalah pasokan vaksin yang sering terhambat, dengan faktor-faktor di luar kontrol kita, kita masih berhasil vaksinasi 28 persen dari 5,6 juta pendidik dan tenaga pendidik di Indonesia dalam waktu lumayan singkat dengan begitu banyaknya supply shock international dengan vaksin," katanya.
Nadiem kemudian merinci beberapa daerah yang tenaga pendidiknya sudah disuntik vaksin. Di antaranya DKI Jakarta yang mencapai 80 persen, Yogyakarta mencapai 75 persen, Jawa Barat dan Jawa Timur masing-masing 35 persen.
