Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian menanggapi wacana kurikulum wajib militer di SMA, SMK. Lalu mendukung ide tersebut jika bertujuan membuat disiplin para siswa.
"Komisi X, selama tujuannya untuk hal yang lebih bagus misalnya untuk meningkatkan disiplin, meningkatkan kepribadian, membentuk karakter pada prinsipnya kami mendukung," kata Lalu di gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta Pusat, Rabu (5/3/2025).
Dia melihat tidak ada yang salah dengan cara wajib militer untuk tujuan yang baik. Namun Lalu Hadrian mengingatkan agar kurikulum tersebut tidak keluar dari kurikulum nasional yang ditetapkan pemerintah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bagus ide itu dalam rangka ya menanamkan etika, menanamkan disiplin, menanamkan karakter kepribadian," ujarnya.
"Tetapi sekali lagi itu jangan sampai keluar dari kurikulum resmi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah," imbuh dia.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan langkah yang akan dilakukan untuk menangani geng motor dan premanisme di Jawa Barat. Ia juga mengatakan telah memiliki alokasi yang lumayan.
Mereka yang terlibat balap liar, geng motor, dan premanisme akan dimasukkan ke dalam wajib militer.
"Rencananya mereka yang tertangkap karena balapan liar di jalan, kemudian terlibat geng motor, perkelahian antarpemuda--antarsiswa, kita akan masukin wajib militer. Dan saya berencana akan memasukkan kurikulum wajib militer ke pendidikan SMA untuk pembentukan karakter bela negara," kata Dedi dalam konferensi pers di kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta seusai pelantikan kepala daerah (20/2), seperti disiarkan oleh YouTube Gubernur Jabar itu, dikutip Jumat (21/2).
"Saya akan kerja sama dengan Kodam dan Polda Jabar," imbuhnya.
Simak juga Video: Pandangan Pengamat soal Wacana Wajib Militer untuk SMA di Jabar