.webp)
Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim menyebutkan masih banyak sekolah yang belum melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas karena terhalang izin pemerintah daerah dan Satgas COVID-19 setempat. Pemprov DKI Jakarta memilih berhati-hati dalam menetapkan kebijakan sekolah tatap muka.
"Saya juga setuju DKI hati-hati, ini kan penyakit bukan main-main. Tetap kita mempertimbangkan keinginan anak untuk belajar untuk tatap muka. Tapi kesehatan juga diutamakan," kata Kasubag Humas Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta Taga Radja saat dihubungi, Jumat (4/6/2021).
Taga memahami keinginan Mendikbud-Ristek untuk segera membuka sekolah. Namun Pemprov DKI juga mempertimbangkan risiko munculnya klaster COVID-19 jika tatap muka diselenggarakan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jangan sampai kayak jebakan Batman. Nanti diserentakin semua tiba-tiba ada klaster baru," jelasnya.
Sementara ini, Taga mengatakan pihaknya sedang menyiapkan uji coba tahap II sekolah tatap muka di Jakarta. Sebanyak 300 sekolah tengah menjalani pelatihan. Nantinya, keputusan pembukaan sekolah tatap muka di Jakarta ada di tangan Gubernur Anies Baswedan.
"Kalau dari kementerian meminta tatap muka bulan Juli, dari Pemda DKI, terutama Dinas Pendidikan, belum ada arahan menemukan secara serentak. Kita berfokus pada pelaksanaan tatap muka kedua piloting terbatas yang jumlahnya sementara 300 sekolah yang sedang pelatihan," jelasnya.
Sebelumnya diberitakan, Nadiem Makarim mengungkapkan 30 persen sekolah di seluruh Indonesia telah melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Angka tersebut naik dari yang sebelumnya hanya 21 persen.
"Hari ini baru saja data masuk dan angka ke 30 persen. Sekarang 30 persen dari sekolah di Indonesia telah melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Jadi angka ini sudah bukan 21 persen," ujar Nadiem dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, Senin (31/5/2021).
Nadiem mengungkapkan alasan masih banyak sekolah belum melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Berdasarkan survei, kata Nadiem, pemerintah daerah dan Satgas COVID-19 setempat tidak memberikan izin kepada pihak sekolah.
"Pada saat disurvei, bagi yang belum melaksanakan tatap muka, mayoritas dari mereka menyebut alasan kenapa belum melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas, itu adalah yang mayoritas menjawab bahwa pemda atau Satgas COVID-19 daerahnya belum mengizinkan," katanya.
Untuk itu, Nadiem mengadu ke Komisi X DPR RI, meminta dukungan agar sekolah di berbagai daerah diperbolehkan melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka. Dia menegaskan sekolah tatap muka harus segera dimulai dari sekarang.
"Mohon sekali dukungan Komisi X untuk membantu memperjelas dan komunikasi dengan dapil masing-masing untuk mengadvokasi agar pemda memperbolehkan sekolah-sekolah ini belajar untuk melakukan PTM (pembelajaran tatap muka) terbatas. Karena kalau ini membutuhkan waktu untuk pelatihan, reparasi, dan lain-lain. Dan harus mulai dari sekarang," ujar Nadiem.
(idn/idn)
