MAKI Gugat UU KPK ke MK, Minta Batalkan Alih Fungsi Pegawai Jadi ASN

Andi Saputra - detikNews
Jumat, 04 Jun 2021 12:32 WIB
Kegiatan di Mahkamah Konstitusi (MK) nampak berjalan normal seperti biasa. Rencananya, BPN Prabowo-Sandiaga akan menyampaikan gugatan Pemilu hari ini.
Gedung Mahkamah Konstitusi (Rengga Sancaya/detikcom)
Jakarta -

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menggugat UU KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK). MAKI meminta MK membatalkan alih fungsi pegawai KPK menjadi ASN, yang diatur dalam UU KPK.

"Dalam provisi. Memerintahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia cq Presiden Republik Indonesia dan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menghentikan proses alih fungsi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga terdapat putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atas perkara a quo," demikian permohonan MAKI yang dilansir website MK, Jumat (4/6/2021).

MAKI beralasan peningkatan sinergi antarinstitusi penegak hukum tidak dapat diselesaikan semata-mata dengan pengangkatan pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN). Apalagi sejak awal disadari bahwa KPK dinyatakan telah melakukan pelanggaran kode etik.

"Padahal kode etik pegawai KPK justru lebih rigid dibanding kode etik di ASN di penegak hukum lain," tuturnya.

Bahkan, dalam beberapa kasus, Majelis Kehormatan KPK menjatuhkan sanksi pelanggaran kode etik kepada pegawai KPK yang berasal dari institusi lain, justru setelah dikembalikan ke instansi asalnya, yang bersangkutan diputus bebas dan pada akhirnya mengalami kenaikan pangkat dan jabatan strategis.

"Hal ini bisa dilihat dalam kasus perusakan barang bukti yang dikenal dengan kasus Buku Merah," ujar MAKI.

MAKI juga menyitir putusan MK yang menyatakan alih fungsi pegawai KPK tidak boleh merugikan pegawai KPK. Pertimbangan MK perkara nomor 70/PUUXVII/2019 itu berbunyi:

Adanya ketentuan mekanisme pengalihan status pegawai KPK menjadi pegawai ASN dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum sesuai dengan kondisi faktual pegawai KPK. Oleh karenanya, Mahkamah perlu menegaskan bahwa dengan adanya pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN sebagaimana telah ditentukan mekanismenya sesuai dengan maksud adanya Ketentuan Peralihan UU 19/2019 maka dalam pengalihan tersebut tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN dengan alasan apapun di luar desain yang telah ditentukan tersebut. Sebab, para pegawai KPK selama ini telah mengabdi di KPK dan dedikasinya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidak diragukan.

"Dengan demikian, terdapat pemaknaan yang berbeda antara maksud putusan MK dan pimpinan KPK dalam memahami ketentuan yang diatur dalam Pasal 68 B ayat (1) dan Pasal 69 C Undang-Undang nomor 19 Tahun 2019," beber MAKI.

Di mana MK menitik beratkan pada efektivitas koordinasi pemberantasan tindak pidana korupsi dengan menekankan pada integritas seluruh komponen dalam tubuh KPK tanpa menghilangkan hak pegawai dengan alasan apa pun. Sementara itu, pimpinan KPK menjadikan UU tersebut untuk menyisir siapa yang berhak untuk diangkat menjadi ASN.

"Terdapat kepastian hukum pada formula kalimat yang digunakan pada Pasal 68 B ayat (1) dan Pasal 69 C UU Nomor 19 Tahun 2019, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi masyarakat Indonesia, karena kerja-kerja KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi terganggu dengan berkurangnya pegawai yang merupakan penyelidik atau penyidik senior di KPK," kata KPK menjelaskan.

Ketidakpastian hukum terjadi sebagai akibat digunakannya kata 'dapat diangkat', yang dimaknai sebagai subyektifitas dan kewenangan mutlak pimpinan KPK, baik sendiri maupun melibatkan institusi lain. Tanpa melihat bahwa ada hak pegawai KPK untuk diangkat sebagaimana pertimbangan MK.

"Penggunaan kata 'dapat' untuk mengawali kata 'diangkat' secara nyata telah menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu terjadi dalam tubuh KPK. Hal mana merugikan Para Pemohon yang aktif dalam membantu penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana korupsi, baik yang ditangani oleh KPK maupun institusi penegak hukum lain," tutur MAKI.

Lalu apa yang diminta MAKI? Simak di halaman berikutnya.

Tonton Video: Tok! MK Tolak Uji Materi UU KPK

[Gambas:Video 20detik]




Selanjutnya
Halaman
1 2