MAKI: 75 Pegawai Tak Lolos TWK Tanggung Jawab KPK, Jangan Seret Pemerintah

Rolando Fransiscus Sihombing - detikNews
Jumat, 28 Mei 2021 06:45 WIB
Boyamin Saiman
Foto: Boyamin Saiman (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan bertanggung jawab atas keputusan akhir terkait nasib 75 pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) merupakan kewenangan KPK. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menilai ada upaya KPK menyeret pemerintah untuk melegitimasi TWK.

"Jadi ini memang tanggung jawab sepenuhnya di KPK dan berusaha nyeret-nyeret pemerintahan, dan Pak Moeldoko dalam pengertian ini mendudukkan perkara sebagaimana mestinya. Bahwa ini memang tanggung jawabnya KPK, jangan kemudian membawa-bawa pemerintahan, karena KPK adalah lembaga independen," kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman kepada wartawan, Kamis (27/5/2021).

Boyamin menyebut asesmen terhadap pegawai KPK cukup dilakukan melalui test psikologi. TWK KPK, kata Boyamin, upaya KPK menyeret pemerintah untuk melegitimasi.

"Sejak niat adanya uji TWK itu jelas ada maksud menyeret pemerintah untuk legimitasi karena mestinya assesment itu untuk kinerja dan cukup dengan psikotest. Kalau test wawasan kebangsaan maka pegawai KPK secara bertahap diikutkan pendidikan Lemhanas," ujarnya.

Tanggung jawab penuh KPK terhadap 75 pegawai menurut Boyamin berdasar pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan itu yakni pegawai KPK tak dirugikan dalam alih status ASN.

"Terkait 75 itu memang menjadi kewenangan penuh KPK. Dasarnya apa? Putusan Mahkamah Konstitusi dan di mana putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak boleh merugikan dengan alasan apa pun tidak boleh merugikan," ucapnya.

Boyamin kemudian bicara soal pemberhentian pegawai KPK yang menurutnya hanya bisa dilakukan jika pegawai tersebut melakukan melanggar hukum dan etika. Oleh sebab itu, menurut Boyamin KPK janga menyeret pemerintah terkait status 75 pegawai.

"Nah aturannya boleh diberhentikan dengan cara apa? Ya hanya dengan melanggar hukum dan melanggar etika, seperti yang aku rumuskan permohonan rencana judicial review ke Mahkama Konstitusi. Memang harus begitu, jadi jangan KPK, khususnya Pak Firli itu menyeret-nyeret BKN dan menyeret MenPAN-RB," imbuhnya.

Simak video 'Jaga Objektivitas, Pimpinan KPK Akui Tak Mau Tahu Isi soal TWK':

[Gambas:Video 20detik]



Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya: