ICW: Label 'Merah' 51 Pegawai KPK Dibuat agar Tunduk kepada Pimpinan KPK

Azhar Bagas Rama - detikNews
Selasa, 01 Jun 2021 09:32 WIB
Kurnia Ramadhana
Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Indonesia Corruption Watch (ICW) angkat bicara soal label 'merah' yang diberikan pimpinan KPK terhadap 51 pegawai KPK yang tidak bisa dibina lagi menjadi ASN. Menurut ICW, hal itu sengaja dibuat agar pegawai KPK tunduk kepada Ketua KPK Firli Bahuri.

"ICW berpandangan sembilan indikator tanda 'merah' kepada 51 pegawai KPK semakin menguatkan dugaan publik bahwa tes wawasan kebangsaan ini memang didesain untuk menundukkan seluruh pegawai kepada pimpinan KPK, terutama Firli Bahuri. Cara-cara seperti ini sangat bertolak belakang dengan nilai dan budaya yang dibangun di KPK," kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, kepada wartawan, Selasa (1/6/2021).

Kurnia mengatakan ada sembilan poin indikator saat pencalonan Firli sebagai Ketua KPK. Dia menegaskan Firli memiliki rekam jejak yang buruk saat ingin mencalonkan sebagai Ketua KPK.

"Betapa tidak, di antara sembilan poin indikator, tertera perihal penolakan atas pencalonan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK. Sebelumnya, penting untuk ditegaskan bahwa Firli Bahuri memiliki rekam jejak buruk saat mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK. Jadi, menjadi hal wajar jika sejumlah pegawai atau bahkan masyarakat luas berbondong-bondong melancarkan kritik terhadap yang bersangkutan," ujar Kurnia.

Lalu dia mempertanyakan soal dasar ukur TWK itu apakah hanya memang penilaian atas Firli sendiri. Jika dugaan itu benar, ICW menilai TWK KPK hanya sengaja dibuat untuk upaya menyingkirkan.

"Pertanyaan lanjutannya, apakah cara mengukur wawasan kebangsaan didasarkan atas penilaian terhadap Firli Bahuri semata? Jika benar, TWK ini hanya dijadikan langkah bersih-bersih," katanya.

ICW juga menilai penyelenggara TWK KPK masih menggunakan kultur lama. Pasalnya, sikap mereka dalam menolak revisi UU KPK hanya disikapi secara kelembagaan, bukan sikap individu pegawai.

"Selanjutnya ada pula poin terkait penolakan atas revisi UU KPK. Dari sini terlihat bahwa panitia penyelenggara TWK ini ahistoris. Sebab, sikap penolakan atas revisi UU KPK bukan merupakan sikap individu pegawai, melainkan kelembagaan KPK kala itu," ujarnya.

"Bahkan, KPK di bawah kepemimpinan Agus Rahardjo cs telah melayangkan surat untuk menolak pembahasan revisi UU KPK," sambungnya.

Selanjutnya, ICW mengatakan saat draf UU KPK beredar, KPK jelas-jelas menerangkan bahwa akan ada 26 poin kelemahan saat UU KPK itu diundangkan. Jika TWK menjadi dasar dalam mengukur seseorang dalam wawasan kebangsaan, sebagian masyarakat Indonesia, bahkan ratusan akademisi, menurut ICW, tidak akan memenuhi syarat sebagai warga yang memiliki wawasan kebangsaan.

"Tidak hanya itu, saat draf UU KPK beredar, lembaga antirasuah itu secara terang benderang mengumumkan 26 poin kelemahan yang akan dialami oleh KPK setelah regulasi itu diundangkan. Jika benar ini menjadi tolok ukur menilai wawasan kebangsaan, maka sebagian besar masyarakat Indonesia, ratusan akademisi, puluhan guru besar, dan ribuan mahasiswa juga tidak memenuhi syarat sebagai warga negara yang memiliki wawasan kebangsaan," ujarnya.

Dengan itu, ICW menilai penyelenggaraan TWK ini sangat buruk. Tidak mengherankan jika TWK ini hanya merugikan negara.

"Maka dari itu, dengan kualitas penyelenggaraan yang sangat buruk seperti ini, tidak salah jika dikatakan penyelenggaraan TWK telah merugikan negara miliaran rupiah," katanya.

Selanjutnya sikap pimpinan KPK >>>