Anggota DPR Geram soal Dugaan Data WNI Bocor: Sahkan RUU PDP!

Matius Alfons - detikNews
Selasa, 25 Mei 2021 19:49 WIB
A magnifying glass is held in front of a computer screen in this file picture illustration taken in Berlin May 21, 2013. Hackers broke into U.S. government computers, possibly compromising the personal data of 4 million current and former federal employees, and investigators were probing whether the culprits were based in China, U.S. officials said on June 4, 2015. REUTERS/Pawel Kopczynski/Files
Foto Ilustrasi (Pawel Kopczynski/REUTERS)
Jakarta -

Sejumlah anggota DPR RI geram dengan adanya dugaan kebocoran 279 juta data WNI. Para legislator di Senayan mendesak agar segara disahkannya RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP).

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PAN Intan Fauzi menyebut bocornya 279 juta data WNI bisa berdampak pada keamanan nasional. Jika isu itu benar, Intan menyebut tidak ada lagi jaminan perlindungan data bagi WNI.

"Kasus dugaan kebocoran data 279 juta warga negara Indonesia yang diduga dari data peserta BPJS Kesehatan, sangat membahayakan keamanan nasional. Jika benar hasil investigasi bahwa data bocor, maka tidak ada jaminan maupun perlindungan data yang bersifat pribadi (privat). Apalagi jika benar dugaan jual beli data pribadi, maka ini sebuah tindakan kriminal," kata Intan kepada wartawan, Selasa (25/5/2021).

Komisi IX sendiri berkaitan dengan persoalan ini karena data yang bocor diduga data BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan merupakan mitra Komisi IX DPR RI.

Intan mendesak agar pemerintah tidak menganggap dugaan bocornya data ini sebagai masalah kecil. Sebab, menurutnya, data tersebut bisa disalahgunakan untuk kejahatan rekayasa sosial.

"Pemerintah jangan menganggap persoalan ini sebagai masalah sepele. Sebab, pelaku kejahatan memanfaatkan data tersebut untuk melakukan serangan rekayasa sosial atau upaya peretasan adalah ancaman besar bagi bangsa. Data peserta BPJS Kesehatan sangat lengkap, calon peserta harus mengisi data yang sudah link dalam sistem dukcapil di kelurahan, di portal edabu system BPJS Kesehatan, dan menginput data diri lengkap sesuai KTP, NIK ditambah nomor HP, dan e-mail, dan nominal gaji," ucapnya.

Dia menyebut kebocoran data ini tentu menghilangkan kepercayaan publik kepada lembaga dan otoritas negara. Pasalnya, kata dia, lembaga dan otoritas di Indonesia tidak bisa melindungi data-data milik masyarakat.

"Kebocoran data ini menyebabkan hilangnya kepercayaan publik (rakyat) kepada lembaga dan otoritas resmi negara yang selama ini memegang kendali data pribadi penduduk. Alasannya, mereka tidak mampu memproteksi dan mengamankan data pribadi warga negara," tuturnya.

"Kejadian ini harus menjadi evaluasi menyeluruh bagi otoritas pemegang data penduduk untuk lebih prudent dan akuntabel mengamankan seluruh data personal setiap penduduk," lanjut dia.

Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya:

Selanjutnya
Halaman
1 2