Dewas Minta Direksi BPJS Kesehatan Transparan soal Dugaan Kebocoran Data WNI

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 25 Mei 2021 11:45 WIB
Juru Bicara Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto
Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Achmad Yurianto (Foto: dok. BNPB)
Jakarta -

Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Achmad Yurianto meminta direksi BPJS Kesehatan melakukan penelusuran mendalam terkait kasus dugaan kebocoran data WNI. Direksi diminta melakukan klarifikasi secara transparan kepada publik.

"Dewan Pengawas telah meminta direksi melakukan penelusuran yang mendalam atas kebenaran berita yang dimaksud dan segera melakukan klarifikasi secara transparan atas kondisi yang terjadi serta menindaklanjuti secara hukum apabila terdapat bukti-bukti adanya kebocoran data peserta," ujar Yuri dalam konferensi pers, Selasa (25/5/2021).

Yuri juga meminta direksi memperbaiki dan meminimalkan dampak yang ditimbulkan serta melaporkan hasilnya kepada Dewan Pengawas.

"Dewan Pengawas juga meminta direksi segera menyiapkan rencana kontingensi dengan pendekatan business continuity management guna meminimalkan dampak yang terjadi dan memulihkan keamanan data peserta serta melakukan langkah-langkah mitigasi risiko atas potensi risiko lanjutan yang dapat timbul," tuturnya.

"Atas hal tersebut, Dewan Pengawas meminta direksi melakukan pelaksanaan langkah-langkah penanganan persoalan keamanan data peserta secara intensif, dan melaporkan kepada Dewan Pengawas," sambungnya.

Yuri mengatakan pihaknya akan memprioritaskan pengawasan dalam menangani persoalan dugaan kebocoran data ini. Pengawasan akan dilakukan secara berkala.

"Akan menempatkan persoalan ini sebagai prioritas pengawasan ke depan serta melakukan pengawasan secara berkala terhadap pengelolaan risiko keamanan data bagi peserta BPJS Kesehatan," tuturnya.

Dia menilai gangguan yang terjadi pada pengelolaan data BPJS Kesehatan merupakan ancaman terhadap keamanan nasional. Yuri menyebut hal ini perlu ditangani dan menjadi perhatian utama seluruh pihak.

"Dewan pengawas BPJS Kesehatan memandang gangguan terhadap pengelolaan data BPJS Kesehatan merupakan bagian dari ancaman terhadap keamanan nasional yang harus menjadi perhatian utama dan harus segera ditangani. Tidak hanya oleh BPJS Kesehatan tapi juga melibatkan seluruh pemangku kepentingan nasional," kata Yuri.

Sebelumnya, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti memberikan penjelasan terkait kasus dugaan kebocoran data WNI yang identik dengan data BPSJ Kesehatan. Dia menyebut BPJS Kesehatan telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk mengusut tuntas kasus ini.

"BPJS Kesehatan telah berkoordinasi dengan pihak terkait, yakni Kemenkominfo, BSSN, Cyber Crime Mabes Polri, Pusat Pertahanan Siber Kemenhan, Kemenko Polhukam, Kemenko PMK, serta pihak lain, dalam rangka memastikan kebenaran berita tersebut serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan," kata Ali Ghufron.

Dia mengatakan BPJS selama ini telah melakukan berbagai upaya melalui penerapan-penerapan tata kelola teknologi informasi dan tata kelola data sesuai ketentuan sesuai standar serta peraturan perundangan yang berlaku.

"BPSJ Kesehatan juga telah bekerja sama strategis dengan BSSN dan lembaga maupun para pihak profesional dan juga tentu Kemenhan dalam mengembangkan dan mengimplementasikan sistem keamanan data yang telah sesuai standar ISO 27001 yang tersertifikasi dan mengimplementasikan control objective for information technology serta menjalankan security operation center yang bekerja 24 jam dalam 7 hari untuk melakukan pengamanan jika ada hal-hal yang mencurigakan," ucapnya.

Ali Ghufron menyebut sistem keamanan di BPJS Kesehatan telah berlapis-lapis. Menurutnya, walaupun sudah melakukan sistem pengamanan sesuai standar yang berlaku, namun peretasan data masih sangat dimungkinkan.

Simak video 'Diduga Data BPJS Bocor, Menko PMK Jamin Pelayanan Tetap Aman':

[Gambas:Video 20detik]



(dwia/hri)