Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menjelaskan terkait dampak yang bisa timbul jika isu kebocoran 279 juta data WNI. Dewas BPJS menyebut kebocoran data jutaan warga negara Indonesia ini bisa berdampak pada keamanan nasional hingga reputasi jaminan sosial di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Dewas BPJS Achmad Yurianto saat rapat dengar pendapat bersama Komisi IX DPR RI, Selasa (25/5/2021), di ruang rapat Komisi IX DPR, Jakarta. Rapat dengar pendapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Nihayatul Wafiroh.
"Pada kesempatan ini izinkan kami dari dewas sampaikan beberapa hal terkait isu kebocoran data peserta yang ini langsung kami respons dengan membuat analisis risiko terkait isu ini. Kami lihat ada beberapa potensi risiko yang akan muncul apabila isu kebocoran data peserta ini adalah benar," kata Yuri.
Yuri mengungkap dampak pertama ialah keamanan nasional. Dia menyebut, pasalnya kebocoran data tidak hanya terjadi pada masyarakat tetapi juga seluruh TNI dan Polri.
"Pertama resiko terhadap keamanan nasional, karena ini sebagian besar data kependudukan termasuk TNI Polri dan semuanya ada di sana, dan jika memang benar data itu yang dimiliki dan sesuai dengan kenyataan maka resiko keamanan nasional akan semakin terlihat," ucapnya.
Dampak selanjutnya dari kebocoran 279 juta data WNI peserta BJPS, kata Yuri, adalah terkait risiko terhadap reputasi pelaksanaan jaminan kesehatan nasional. Menurutnya, kebocoran data ini akan kontraproduktif dengan keinginan pemerintah membangun kesehatan secara nasional.
"Kedua resiko terhadap reputasi pelaksanaan jaminan kesehatan nasional, ini tentunya akan kontraproduktif jika dihadapkan dengan keinginan pemerintah untuk semakin memantapkan peran jaminan kesehatan nasional sebagai bagian dari pembangunan kesehatan secara nasional," ujarnya.
Tak hanya itu, Yuri menyebut seluruh data yang ada pada internal BPJS kesehatan juga berisiko diintervensi dari pusat hingga ke kantor cabang.
"Risiko intervensi sistem internal kita juga memiliki potensi yang rawan juga, karena dari pengawasan dewas sistem ini tergelar mulai dari pusat sampai ke daerah sampai ke kantor cabang, sampai ke deputi kewilayahan," imbuhnya.
Atas persoalan bocornya data 279 juta WNI peserta BPJS, Yuri pun menyarankan agar segera dilakukan langkah mitigasi seperti klarifikasi isu yang beredar tersebut. Selain itu, langkah hukum hingga kontingensi terkait isu bocornya data tersebut.
"Segera menindaklanjuti secara hukum kalau memang ini benar atas kebocoran data-data peserta dan segera menyiapkan rencana kontingensinya, ini menjadi sehingga kebocoran itu tidak berkelanjutan, karena di dalam kerangka risiko yang kami buat ini juga terkait apakah ada data yang lain yang diretas," tuturnya.
Hingga kini rapat dengar pendapat bersama Komisi IX masih berlangsung. Tiap fraksi di Komisi IX tengah memberikan pandangan terkait persoalan kebocoran data ini.
