.webp)
Lantas apa yang harus dilakukan pemerintah? Dicky menyarankan pemerintah melakukan respons antisipasi pasca mudik. Faktor kepercayaan publik harus dibangun oleh pemerintah sehingga persoalan penerobosan sekat tidak terjadi lagi.
"Ini yang selalu diingatkan, saat ini yang harus dilakukan opsinya adalah penguatan respons antisipasi pasca mudik, nggak bisa lagi mau larang ini, sulit saya bilang, sudah saya sampaikan sulit. Masa ini sudah nggak bisa kita melawan, dalam situasi ini dimana ada faktor trust juga nanti, saya sudah kontribusi diam di rumah, sudah susah, repot ini apalagi momen Idul fitri yang tidak bisa dipaksakan sama pemahamannya," ungkapnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih teknis, Dicky menyarankan agar pemerintah beserta aparat melakukan jaring pengamanan saat arus balik lebaran. Menurutnya sejumlah titik mulai dari titik keberangkatan, titik perjalanan, titik tujuan, hingga titik di lokasi tujuan kembali dilakukan testing, tracing, isolasi hingga karantina.
"Yang harus dilakukan buat jaring pengaman. jaring pengaman itu ada titik-titik yang harus diamankan, dari titik pemberangkatan, titik di perjalanan, titik di tujuan, titik ketika dia di lokasi, kemudian di baliknya, itu titik-titik itu ada testing, tracing, isolasi, karantina di situ, dan juga pembatasan-pembatasan," tuturnya.
Sebelumnya Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran mengungkapkan sebagian warga tetap mudik meskipun ada larangan dari pemerintah. Fadil menyebut setidaknya ada 1,2 juta penduduk yang mudik ke luar Jakarta.
"Berdasarkan hasil evaluasi jumlah pemudik yang melalui darat, melalui kereta, dan udara sebelum larangan mudik berlaku. Artinya sebelum tanggal 6 dan masyarakat yang tetap nekat mudik saat larangan mudik--seperti Anda ketahui bersama di Kedungwaringin maupun melalui jalan tol--diperkirakan jumlah masyarakat Jakarta yang keluar dari Jakarta sekitar 1,2 juta," jelas Fadil Imran di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (11/5).
Hal itu diungkapkan Fadil Imran setelah menggelar rapat koordinasi pengamanan arus balik Lebaran 2021. Hadir bersamanya, Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman.
Fadil mengatakan, dalam rapat koordinasi ini, ada beberapa hal yang dibahas. Salah satunya terkait kolaborasi lintas sektoral untuk mengamankan arus balik agar tidak terjadi kerumunan.
"Dalam rakor ada beberapa poin yang harus kami kerjakan dan sepakati, seperti melaksanakan kolaborasi dengan BNPB dan Pemprov DKI Jakarta untuk memperkuat bandara, stasiun, pelabuhan dan rest area yang menjadi sarana dan prasarana untuk kembali setelah pelaksanaan mudik," paparnya.
Seperti diketahui, kebijakan larangan mudik berlaku sejak 6 Mei hingga 17 Mei 2021. Sebelum larangan mudik, pemerintah juga memperketat perjalanan dalam negeri, di mana masyarakat wajib mengantongi persyaratan di antaranya SIKM dan hasil tes negatif COVID-19.
(maa/man)
