NasDem DKI soal Mafia Karantina: Dinas Pariwisata Ceroboh!

NasDem DKI soal Mafia Karantina: Dinas Pariwisata Ceroboh!

Lisye Sri Rahayu - detikNews
Kamis, 29 Apr 2021 04:11 WIB
Bendahara Fraksi NasDem DKI Jakarta, Ahmad Lukman Jupiter
Foto: Ahmad Lukman Jupiter (Dok. Pribadi)
Jakarta -

Mafia karantina di Bandara Soekarno Hatta (Soetta) Sunarso alis S menggunakan kartu pass Dinas Pariwisata untuk meloloskan WNI dari India agar tak perlu karantina. NasDem DKI Jakarta menyoroti Dispar DKI karena S yang merupakan pensiunan itu masih memiliki kartu pass.

"Seharusnya Dinas Pariwisata memiliki data, kan orang ini sudah pensiun kenapa masih memiliki Id card Dinas Pariwisata, kecerobohan dari Dinas Pariwisatanya nih, kok bisa-bisanya sudah pensiun masih memiliki Id card, kenapa masih diberikan," kata Bendahara Fraksi NasDem DKI Jakarta, Ahmad Lukman Jupiter kepada wartawan, Rabu (28/4/2021).

Jupiter menilai tindakan yang dilakukan S akan berdampak besar. Saat ini, kata Jupiter semua negara menutup pintu masuk bagi orang yang berasal dari India.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Yang kedua, ini kecerobohan yang sangat luar biasa, sehingga dari hal kecil yang kita anggap sepele tetapi akan berdampaknya besar. Karena sekarang ini seluruh dunia khawatir dan menutup pintu warga negara asing khususnya yang dari India untuk datang ke negara karena banyak sekali kejadian virus yang berada di negara India itu," kata dia.

Jupiter menekankan harusnya Dinas Pariwisata memiliki data karyawan yang pensiun. Jupiter juga meminta agar Dinas Pariwisata memastikan keaslian kartu itu.

ADVERTISEMENT

"Ini menjadi pelajaran juga untuk kita sikapi bahwa dari Dinas Pariwisata mengeluarkan Id card itu kan pasti didata orangnya, namanya, tanggal lahirnya, kapan dia pensiunnya, apakah Id card yang digunakan itu harus ditanyakan kepada Plt Kepala Dinas, ini cek dulu apakah asli atau tidak Id card-nya, kalau memang palsu saya berharap dari kepolisian akan menindak sesuai dengan ketentuan UU yang berlaku," kata dia.

Masa berlaku kartu pass itu, kata Jupiter, harusnya tercantum dalam kartu. NasDem meminta agar Dinas Pariwisata menarik kartu pass karyawan yang telah pensiun.

"Kalau sudah pensiun artinya ada berlaku hingga kapan. Setahu saya pasti ada masa berlakunya. Tapi ya sangat disayangkan dengan oknum yang pensiun ini dia tahu bahwa pemerintah sedang berupaya untuk melakukan pencegahan, berusaha bagaimana virus Corona ini segera teratasi dengan baik, apalagi warga negara dari India itu sudah ada statement jelas dari pemerintah pusat, pemda dan Satgas COVID-19, ini menurut saya sesuatu yang sangat kelewatan," ucapnya.

"Seharusnya dari Pemprov DKI Jakarta misalnya Dinas Pariwisata, pasti dia tahu dong mana yang sudah pensiun mana yang tidak, kalau sudah pensiun Id card itu sudah tidak boleh lagi, harus ditarik, dikembalikan. Sama halnya seperti TNI Polri, ketika dia sudah pensiun dia tidak bisa menggunakan Id card itu," lanjutnya.

Tonton Video: Ini Peran Aktor Utama di Kasus Mafia Karantina Bandara Soetta

[Gambas:Video 20detik]



Sebelumnya, Polisi mengungkap mafia karantina di Bandara Soetta. Pengungkapan itu bermula saat WNI berinisial JD yang baru pulang dari India lolos masuk Jakarta via Bandara Soekarno-Hatta tanpa prosedur karantina selama 14 hari.

Belakangan terungkap bahwa tersangka JD lolos atas bantuan tersangka S alias Sunarso yang merupakan pensiunan Dinas Pariwisata DKI Jakarta.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus menjelaskan, S mengatur hingga menjemput JD di Bandara Soekarno-Hatta setibanya di Tanah Air. S bisa mondar-mandir di Bandara Soetta karena memiliki kartu pas.

"Kita dalami semua termasuk adanya kartu pas yang memang saudara S yang mengatur mulai dari menjemput, ini memiliki kartu pas. Dia dulu mantan pegawai, pensiunan dari Pariwisata DKI, sudah pensiun," kata Kombes Yusri Yunus di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (28/4).

Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta membantah bahwa tersangka S, adalah pensiunan Dinas Pariwisata (Dispar) DKI Jakarta. Pemprov menyatakan S tak terdaftar dalam database pegawai Dispar DKI. Namun polisi memiliki dokumen bukti bahwa mereka adalah pegawai Dispar DKI.

"Kami juga di sini kaget karena kami sama sekali tidak punya nama beliau di database maupun dari... yang kami tahu memang mereka bukan pegawai dinas," kata Kepala Seksi Pengawasan Disprekraf DKI Jakarta, Iffan, saat dimintai konfirmasi, Rabu (28/4).

Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads