Harapan memiliki rumah menjadi impian setiap orang. Namun mimpi itu acapkali tidak menjadi kenyataan secara mulus. Salah satunya diceritakan seorang pembaca detik's Advocate.
Kisah itu diceritakan warga Bogor kepada detik's Advocate dalam sepucuk surat elektronik. Berikut cerita selengkapnya:
Perkenankan saya Sontoloyo (bukan nama sebenarnya) telah melakukan sewa beli Rumah Negara Golongan III (ex Kemenkes) yang terletak di Bogor, dengan cara mengangsur selama 20 tahun, berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Beli Rumah Negara tgl 6 Maret 2000, yang ditandatangani oleh saya selaku Pembeli dan Pejabat Kemen PUPR selaku "Penjual".
Pembayaran lunas telah terlaksana pada 24 September 2009. Sesuai Surat Perjanjian Sewa Beli pasal-4 ayat-1 huruf-a maka Pembeli yang telah membayar lunas sewa belinya akan diserahkan Surat Keputusan tentang Penyerahan Hak Milik Atas Rumah dan Tanahnya, dari Kemen PUPR. Namun hingga kini hal itu tidak terjadi karena adanya intervensi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui suratnya kepada Kemenkes tgl 11-2-2009 dan tgl 11-8-2009. Selanjutnya surat itu oleh Kemenkes diteruskan kepada Kemen PUPR.
Melalui surat itu KPK meminta kepada Kemenkes dan Kemen PUPR supaya Surat Perjanjian Sewa Beli Rumah Negara itu dibatalkan. Karena menurut KPK rumah yang disewa belikan terletak dalam lingkungan rumah sakit (RS Marzuki Mahdi di Bogor). Namun Kemen PUPR tidak mau membatalkan Surat Perjanjian Sewa Beli.
Kemen PUPR bilang bahwa usulan/ permohonan sewa beli atas rumah tersebut telah memenuhi prosedur/ ketentuan yang berlaku. Meskipun demikian Kemen PUPR belum memenuhi kewajibannya yang tertulis pada pasal-4 ayat-1 huruf-a Surat Perjanjian Sewa Beli Rumah Negara, yaitu penyerahan Surat Keputusan tentang Penyerahan Hak Milik Atas Rumah dan Tanahnya, kepada Pembeli.
Pertanyaan :
1. Apakah Surat Perjanjian Sewa Beli Rumah Negara ini dapat dibatalkan oleh KPK, dengan alasan adanya kesalahan dalam peralihan status rumah negara dari golongan II ke golongan III karena menurut KPK rumah itu terletak dalam lingkungan rumah sakit ?
Pertanyaan :
2. Mohon penjelasan, hubungan suatu Surat Perjanjian dengan KUHP (Perdata) pasal 1320 ???
Masalah ini telah saya laporkan kepada Ombudsman pada tahun 2010, namun hingga kini pihak Ombudsman belum menerbitkan Rekomendasi.
Pertanyaan :
3. Apa yang perlu saya lakukan agar Kemen PUPR berani menyerahkan Surat Keputusan tentang Penyerahan Hak Milik Atas Rumah dan Tanahnya, kepada Pembeli ?
Pertanyaan :
4. Mohon penjelasan, bagaimana kemungkinan-kemungkiannya apabila saya menggugat KPK ke Pengadilan Negeri, dengan tuntutan :
- Surat KPK tgl 11-2-2009 dan tgl 11-8-2009 supaya dibatalkan, ditambah
- Ganti rugi materiil dan non materiil.
Jakarta, 21-2-2021
Untuk memberikan jawaban atas pertanyaan di atas, tim detik's Advocate meminta pendapat hukum dari dosen FH Universitas Esa Unggul Jakarta, Ahluddin Saiful Ahmad, SH, MH.
Buka halaman selanjutnya untuk mengetahui jawaban lengkapnya.
Tonton juga Video: Melihat Lokasi Sengketa Lahan yang Picu Bentrok di Pancoran
