detik's Advocate

Saya Mau Ceraikan Istri yang Bipolar Manik Episode, Anak Ikut Siapa?

Tim detikcom - detikNews
Senin, 19 Apr 2021 08:19 WIB
ilustrasi cerai
Ilustrasi cerai (Foto: iStock)
Jakarta -

Alasan perceraian banyak hal, dari kekerasan dalam rumah tangga hingga kekerasan verbal. Namun yang menjadi korban dari perceraian adalah anak, apakah ikut ibu atau ayah.

Salah satunya dialami oleh warga Jakarta, SS. Suami yang berusia 41 tahun hendak menceraikan istrinya yang berusia 37 tahun dengan alasan si istri mengalami Bipolar Manik Episode. SS bingung nantinya anak mereka akan ikut siapa. Dalam UU, si anak seharusnya ikut si istri. Tapi SS khawatir karena istrinya memiliki Bipolar Manik Episode.

Berikut cerita lengkap SS yang dikirim lewat surat elektronik ke detik's Advocate:

Selamat siang, saya SS, usia 41 tahun dan istri 37 tahun. Saya ingin bertanya masalah hukum.

Saya baru 5 bulan menikah dan saya istri saya sedang hamil 7 bulan, saya berencana menceraikan istri saya.

Istri saya ternyata mengidap gangguan kejiwaan Bipolar Manik Episode dan selama masa kehamilan sudah 4 kali dirawat di RS Jiwa Duren Sawit.

Selama masa pacaran ternyata keluarga istri saya menyembunyikan penyakit istri saya tersebut dan melakukan suntik obat dan minum obat penenang dokter psikiater setiap 2 minggu dan penyakitnya sudah diderita selama hampir 20 tahun.

Menurut medis penyakit Bipolar Manik tidak dapat disembuhkan dan hanya melalui perawatan rutin yg membutuhkan biaya besar saja.

Bisakah saya mengambil hak asuh anak saya nanti jika sudah lahir? Alasan saya karena emosi istri saya yang tidak terkendali dikhawatirkan mengancam keselamatan bayinya nanti. Dan penyakit yang tidak dapat disembuhkan tersebut.

Mohon sarannya.
Terima kasih.

SS

Untuk menjawab permasalahan di atas, kami menghubungi advokat Alvon Kurnia Palma,S.H.,M.H. Berikut pendapat hukumnya:

Terima kasih atas pertanyaannya.

Sangat sayang sekali Bapak tidak menjelaskan status pencatatan perkawinan apakah tercatat secara resmi atau tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia. Meski demikian, kami akan menjawabnya sebagai berikut.

Secara umum, di dalam hukum mengenai hak asuh terdapat dua rujukan, yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang pemberlakuannya berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Pertama, Pasal 45 UU Perkawinan mewajibkan orang tua memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban memelihara dan merawat anak-anak hasil perkawinan tidak boleh terhalang dan terputus meski status perkawinan kedua orang tua telah bercerai.

Saat terjadi perceraian, orang tua semestinya tidak mempersoalkan mengenai hak asuh anak, melainkan menyepakati secara bersama guna mengasuh dan mendidik bersama-sama.

Pasal 41 UU Perkawinan mengatur akibat putusnya perkawinan karena perceraian, yakni:

Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya:

a. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
b. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Kedua, bagi yang beragama Islam berdasarkan Pasal 105 KHI menyatakan:

Dalam hal terjadinya perceraian:
a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
b. Pasal 105 KHI menyatakan Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
c. Pasal 105 KHI menyatakan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Kedua aturan di atas merupakan dasar hukum mengenai subjek yang berhak mengasuh anak saat terjadi perpisahan di antara kedua orang tuanya.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2