PTUN Anulir Pemecatan Ketua DPRD Kuningan di Kasus 'Ponpes Pembawa Limbah'

Andi Saputra - detikNews
Selasa, 13 Apr 2021 12:18 WIB
Heboh Ketua DPRD Kuningan sebut ponpes pembawa limbah
Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy (Bima Bagaskara/detikcom)
Jakarta -

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung menganulir putusan Badan Kehormatan (BK) DPRD Kuningan, Jawa Barat (Jabar), yang memecat Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy. Alhasil, politikus PDI Perjuangan itu bisa menduduki kursi Ketua DPRD kembali.

Kasus bermula saat Nuzul Rachdy diwawancarai oleh wartawan terkait penyebaran COVID-19 di Pondok Pesantren Husnul Khotimah pada Oktober 2020. Ia menyatakan kepada wartawan:

'Jangan sampai, Husnul Khotimah ini hanya membawa limbah. Limbah wabah dan limbah segalanya.'

Ucapan itu tidak diterima masyarakat. Demo pun dilakukan ke DPRD Kuningan. Puncaknya, Nuzul Rachdy dipecat dari jabatannya oleh BK DPRD Kuningan pada 2 November 2020. Wakil Ketua DPRD Kuningan Dede Ismail mengatakan BK telah selesai menggelar sidang putusan dan menyatakan Nuzul Rachdy terbukti melanggar kode etik.

"Barusan BK melaporkan kepada kami pimpinan DPRD terkait hasil putusan sidang terakhir dengan teradu Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy. Hasil putusan BK Saudara Nuzul Rachdy terbukti melanggar pasal 14 angka 2 peraturan DPRD Nomor 2 Tahun 2018 tentang kode etik DPRD (putusan a quo terlampir)," kata Dede didampingi dua pimpinan lainnya, yakni Ujang Kosasih dan Kokom Komariah.

Atas hal itu, Nuzul Rachdy tidak terima dan mengajukan gugatan ke PTUN Bandung. Gayung bersambut. Gugatan dikabulkan. PTUN Bandung menyatakan batal, putusan Nomor : 001/Put/BK/XI/2020 Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan tanggal 2 November 2020, Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor : 188.4/KPTS.17-PIMP/2020 Tentang Pembagian Tugas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan tanggal 13 November 2020 dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor : 188.4/KPTS.10-DPRD/2020 Tentang Pemberhentian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Masa Jabatan 2019-2024 tanggal 13 November 2020.

"Memerintahkan Kepada Tergugat II (DPRD Kuningan) untuk merehabilitasi dan memulihkan kembali harkat dan martabat Penggugat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Kuningan," demikian bunyi putusan PTUN Bandung yang dilansir website Mahkamah Agung (MA), Selasa (13/4/2021).

Lalu apa alasan PTUN Bandung menganulir pemecatan Nuzul Rachdy? Buka halaman selanjutnya.

Tonton juga Video: Walhi Pertanyakan Sikap KLHK Soal Dihapusnya FABA dari List B3

[Gambas:Video 20detik]



Selanjutnya
Halaman
1 2