Badan Kehormatan (BK) DPRD Kuningan merekomendasikan Ketua Dewan Nuzul Rachdy turun dari jabatannya, buntut dari kasus dengan Ponpes Husnul Khotimah. Nuzul di hadapan media menyebut 'ponpes pembawa limbah' terkait klaster COVID-19 di Ponpes Husnul Khotimah.
Rekomendasi tersebut merupakan keputusan sidang yang digelar BK, di mana keputusannya dilakukan hari ini, Senin (2/11/2020).
Wakil Ketua DPRD Kuningan Dede Ismail mengatakan Badan Kehormatan telah selesai menggelar sidang putusan dan menyatakan Nuzul Rachdy terbukti melanggar kode etik.
"Barusan BK melaporkan kepada kami pimpinan DPRD terkait hasil putusan sidang terakhir dengan teradu Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy. Hasil putusan BK saudara Nuzul Rachdy terbukti melanggar pasal 14 angka 2 peraturan DPRD nomor 2 tahun 2018 tentang kode etik DPRD (Putusan A Qua Terlampir)," kata Dede didampingi dua pimpinan lainnya yakni Ujang Kosasih dan Kokom Komariah.
"Kemudian BK menyampaikan rekomendasi kepada pimpinan untuk menindaklanjuti putusan itu dengan mengajukan permohonan pemberhentian Nuzul Rachdy dari jabatan sebagai Ketua DPRD Kuningan," lanjutnya.
Selanjutnya kata Dede, dirinya bersama dua pimpinan DPRD Kuningan lainnya akan segera menggelar rapat pimpinan untuk menentukan jadwal badan musyawarah. Baru setelah itu, DPRD Kuningan akan menggelar rapat paripurna pembacaan putusan BK tersebut.
"Nanti kami akan menggelar rapat pimpinan untuk menentukan jadwal Badan Musyawarah. Nanti setelah badan musyawarah menjadwal rapat paripurna maka pemberhentian yang tercantum dalam rekomendasi BK akan diputuskan dalam rapat paripurna," ungkap Dede.
Ia juga mengatakan keputusan BK yang merekomendasikan Nuzul Rachdy turun dari jabatannya sebagai Ketua DPRD sudah final dan mengikat.
Lihat juga video 'Nekat Mudik, ASN Diancam Sanksi Turun Jabatan Sampai Pemecatan':
