Duduk sebagai ketua majelis, Fadholy Hernanto, dengan anggota Yustian Abithoyib dan Wahyudi Siregar. Ketiganya menyatakan dialog wawancara yang terjadi antara Ketua DPRD Kabupaten Kuningan dan wartawan termasuk tuturan performatif yang menciptakan atau membentuk suatu tindakan bagi si pendengar yang berisi kalimat imperaktif. Tujuannya melarang/mencegah terjadinya penyebaran COVID-19 kepada warga sekitar Ponpes Husnul Khotimah.
"Hal tersebut dibuktikan dengan aturan-aturan yang dipenuhi dalam menentukan kondisi felisitas/kebenaran dalam suatu tindak tutur memperingati," ucap majelis dalam sidang pada Selasa (13/4) kemarin.
Majelis menilai Ketua DPRD sangat mengapresiasi pendidikan di Pondok Husnul Khotimah serta dianggap sangat sayang pada santri, ustaz, dan pegawai di pondok pesantren Husnul Khotimah. Tidak ada niat untuk membuat pernyataan yang berasumsi tidak baik.
"Niat Penggugat hanya untuk kemanusiaan (masyarakat umum) agar tidak bertambahnya yang terinfeksi penyakit virus Corona di lingkungan Pondok Pesantren Husnul Khotimah. Dengan demikian, seharusnya Tergugat II (DPRD Kuningan, red) memahami kata 'limbah wabah' secara gramatikal dan kontekstual sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif dan memperhatikan tindakan tujuan yang ingin di capai Penggugat yaitu memerangi wabah virus Corona di Kabupaten Kuningan bukan tentang diksi pernyataan Penggugat secara leksikal," papar majelis.
(asp/tor)
