ADVERTISEMENT

Kasus MeMiles: Himpun Rp 750 Miliar dari Warga, Bebas di PN hingga MA

Andi Saputra - detikNews
Senin, 12 Apr 2021 12:37 WIB
memiles
Anggota DPR Arteria Dahlan mendatangi Polda Jatim meninjau kasus MeMiles (hilda/detikcom)

Satgas Waspada Investasi (SWI) kemudian menghentikan kegiatan MeMiles pada Agustus 2019. OJK melarang MeMiles karena menghimpun dana dari masyarakat tanpa izin. Menurut Kepala OJK Regional 4 Jatim Heru Cahyono, pihaknya telah mengeluarkan rilis tentang penutupan MeMiles.

"Sebetulnya MeMiles ini sudah ditutup ya berdasarkan press release bulan Agustus. Itu berarti kan tidak mempunyai izin. Jadi kepada masyarakat jika ada penawaran-penawaran tentunya harus dicek dulu," kata Heru.

Di penghujung 2019 dan dilanjutkan pada awal 2020, Polda Jatim membongkar modus MeMiles dengan dugaan investasi bodong. Dalam penyelidikan kasus ini, Polda Jawa Timur (Jatim) menyita barang bukti senilai Rp 147,8 miliar, 28 unit roda empat, 3 unit motor, ratusan emas batangan, hingga ratusan barang elektronik yang menjadi reward MeMiles

Sanjay dkk lalu dimintai pertanggungjawaban di pengadilan dengan akwaan Pasal 105 Subsidet Pasal 106 UU Perdagangan Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal 106 berbunyi:

Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pada Oktober 2020, PN Surabaya membebaskan Sanjay dan anak buahnya. Mereka dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan yang dilarang UU Perdagangan. PN Surabaya juga menyatakan Sanjay dkk tidak terbukti melanggar pasal 378 atau penipuan.

"Dakwaan kedua pasal 378 Penipuan juga tidak terbukti menurut pertimbangan hakimnya karena unsur melawan hukum tidak ada. Jadi penipuan otomatis tidak ada," ujar Humas PN Surabaya Safri Abdullah.

Jaksa langsung mengambil upaya hukum kasasi tapi tidak membuahkan hasil.

"Tolak," demikian lansir website MA, Senin (12/4/2021).

Duduk sebagai ketua majelis kasasi Suhadi dengan anggota Desnayeti dan Soesilo. Perkara nomor 433 K/Pid.Sus/2021 itu diketok pada 7 April 2021 dengan panitera pengganti Murganda Sitompul.


(asp/mae)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT