detik's Advocate

Sertifikat Dipecah Developer tapi Jadwal AJB Tak Jelas, Saya Harus Gimana?

Andi Saputra - detikNews
Sabtu, 10 Apr 2021 09:12 WIB
KPR
Ilustrasi (Luthfy Syahban/detikcom)
Jakarta -

Membeli properti harus cermat, mulai soal struktur bangunan hingga terkait perjanjian keperdataannya. Alih-alih mendapatkan hunian impian, bisa-bisa malah berujung sengketa.

Hal tersebut diceritakan pembaca detik's Advocate dalam surat elektronik yang diterima detikcom. Berikut surat lengkapnya:

Kepada Yth.
Redaksi detikcom

Bersama ini kami mohon masukan dalam kasus jual-beli rumah dan belum dilakukan AJB sebagai berikut :

Saya membeli rumah secara KPR di bank pada suatu developer di daerah Tangerang Selatan pada 2018. Dokumen yang ada pada saat itu hanya PPJB dan perjanjian kredit dengan bank. Pada tahun yang sama, rumah tersebut telah diserahterimakan ke saya.

Pada 2019, induk usaha developer tersebut melakukan IPO. Saya membaca prospektusnya dan ternyata developer memiliki pinjaman di bank dan mengagunkan sertifikat perumahan kami sejak 2016 dan hal tersebut tidak termuat dalam PPJB, bahkan pihak marketing bank pun tidak mengetahui hal tersebut.

Setelah mengetahui hal tersebut, saya meminta pihak bank mengonfirmasi hal tersebut dan saya meminta segera dilakukan AJB. Dalam PPJB yang saya tanda tangani memang tidak memuat tanggal akan dilakukannya AJB, hanya memuat pelaksanaan AJB akan dilakukan setelah syarat-syarat terpenuhi.

Menurut kami, syarat-syarat yang terdapat pada PPJB sudah terpenuhi karena harga jual rumah sudah termasuk biaya-biaya. Informasi dari bank, sebenarnya developer sendiri belum memenuhi perjanjiannya dengan bank karena belum melakukan AJB sehingga dibuatlah pertemuan antara debitur (customer), bank, dan developer pada Juni 2020. Hasil pertemuan tersebut adalah adanya pemberitahuan rencana AJB yang akan dilakukan pada Oktober 2020.

Pemberitahuan tersebut hanya dikirimkan kepada bank sehingga kami tidak menerima langsung dari developer. Pada saat pertemuan tersebut pihak developer masih menyangkal masalah pinjaman.

Rencana AJB tersebut tidak terlaksana dan pada Desember 2020 terdapat pertemuan lagi dengan developer dan menyampaikan perihal status sertifikat. Betul saat ini sertifikat sedang diagunkan di bank dan statusnya sudah pecah.

Akan tetapi perihal rencana AJB developer meminta waktu hingga Maret 2021. Beberapa dari kami termasuk saya tetap keukeuh untuk dilakukan pada Desember 2020. Kemudian, dari hasil pertemuan tersebut, disepakati bahwa untuk yang ingin melakukan AJB pada Desember 2020, apabila tidak terlaksana di bulan tersebut, angsuran pinjaman kami akan ditanggung oleh developer dan dalam surat pemberitahuan developer menyampaikan untuk rencana pelaksanaan pada Maret 2021.

Namun, hingga saat ini, belum ada undangan terkait pelaksanaan AJB dan kompensasi yang diberikan oleh developer hingga saat ini masih 1 (satu) kali angsuran KPR saja.

Karena rekening simpanan kami terpasang autodebit, walaupun developer belum membayarkan kompensasinya, pada saat kami gajian tetap terdebit oleh angsuran pinjaman tersebut.

Yang ingin saya tanyakan di sini adalah sebagai berikut :

Apa yang harus kami lakukan lagi supaya developer tidak menyepelekan perjanjiannya sendiri? Apakah kami bisa menuntut developer secara perdata maupun pidana dan seperti apa?

Berkaitan dengan pinjaman kami di bank, apakah bisa kami menuntut pihak bank untuk menonaktifkan autodebit kami selama belum dilakukan AJB karena angsuran kami ditanggung oleh developer. Apa yang harus kami lakukan?

Apakah dalam hal ini bank juga bersalah dan apa yang dilanggar oleh pihak bank? Kami harus melaporkan ke mana terkait dengan pihak bank ini?


Terima kasih

(Penanya meminta dirahasiakan identitasnya-red)

Untuk menjawab pertanyaan di atas, detik's Advocate meminta pendapat hukum dari Bambang Wijayanto, SH, MH, Managing Partner BWP Banking Legal Consultant. Simak jawaban di halaman selanjutnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3