Suara Mahasiswa

Ini Penjelasan GMNI Imanuel soal Dualisme di Organisasinya

Arief Ikhsanudin - detikNews
Rabu, 07 Apr 2021 15:00 WIB
Kongres GMNI XXI di Ambon, 2019. (Dok GMNI)
Kongres GMNI XXI di Ambon, 2019 (Foto: dok. GMNI)
Jakarta -

Menjawab tanda tanya mengenai dualisme Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), kubu Ketua Umum Imanuel Cahyadi menjelaskan pangkal peristiwanya. Kongres di Ambon menjadi awal sejarah terbelahnya GMNI.

Awalnya, Kongres GMNI XXI digelar di Christian Center, Ambon, pada Desember 2019. Dinamika terjadi. Ketua Umum periode 2017-2019 Robaytullah Kusuma memindahkan tempat kongres ke Hotel Amaris, Ambon.

Akhirnya muncul dua GMNI, yakni:
1. GMNI dengan Ketua Umum dan Imanuel Cahyadi dan Sekretaris Jenderal Sujahri Somar yang lahir dari Kongres di Christian Center
2. GMNI dengan Ketum Arjuna Putra Aldino dan Sekjen M Ageng Dendy yang lahir dari Deklarasi di Hotel Amaris (kongres tidak diakui GMNI Imanuel)

GMNI Arjuna menjadi kubu yang mendapat Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM (SK Kemenkumham), kementerian yang dipimpin Yasonna Laoly. Nomor SK tersebut adalah Nomor AHU-0000510.AH.01.08 Tahun 2020.

Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Organisasi DPP GMNI kubu Imanuel Cahyadi, Andi Wahyudin, menilai Kemenkumham yang dipimpin Yasonna Laoly telah secara serampangan memberikan surat keputusan (SK) kepada kelompok Arjuna. Soalnya, kelompok Arjuna tidak dipilih melalui forum kongres yang sah saat di Ambon.

"Terkait penerbitan SK Kemenkumham GMNI yang beredar atas nama Arjuna, saya ingin meluruskan bahwa sejak awal terpilih, kubu Imanuel-Sujahri telah mengajukan permohonan penerbitan SK Kemenkumham GMNI atas nama Imanuel Cahyadi-Sujahri Somar. Berbagai cara juga dilakukan termasuk dengan melayangkan surat permohonan audiensi sebanyak empat kali, namun tak kunjung mendapat respons. Di lain pihak, kubu Arjuna, yang hanya mendeklarasikan diri setelah ngumpul di lobi hotel selama 2 jam tanpa mekanisme kongres seperti yang diatur dalam AD/ART GMNI, justru dianggap telah berkongres dan mendapatkan SK Kemenkumham," kata Andi Wahyudin dalam keterangan tertulisnya yang diterima detikcom pada Rabu (7/4/2021).

GMNI Imanuel baru mengetahui bahwa GMNI Arjuna mendapat SK Kemenkumham pada Juli 2020. Menurut GMNI Imanuel, GMNI Arjuna tidak punya kelengkapan berkas yang diperlukan untuk mendapatkan SK Kemenkumham, namun GMNI Arjuna berhasil mendapatkan SK Kemenkumham karena ada intervensi senior GMNI.

"Namun anehnya, kami baru mengetahui pada bulan Juli 2020 bahwa Kemenkumham telah mengeluarkan SK Kemenkumham GMNI atas nama Arjuna. Terbitnya SK ini kami anggap sebagai manuver politik oknum senior yang mengintervensi Kemenkumham. Alasannya, tidak mungkin akan terbit SK Kemenkumham GMNI atas nama Arjuna karena mereka sudah pasti tidak memiliki kelengkapan berkas yang diperlukan guna mendapatkan SK Kemenkumham seperti yang diatur dalam Permenkumham. Ini dikarenakan kelompok Arjuna tidak mengikuti seluruh tahapan proses persidangan saat kongres berlangsung. Kami prihatin, cara-cara Orde Baru membelah partai atau organisasi masih dilakukan di era sekarang", jelas Andi.

Selanjutnya, penjelasan Ketua Panitia Nasional Kongres GMNI Ambon:

Selanjutnya
Halaman
1 2