Round-Up

Dugaan Pelecehan Seksual di Balik Kepala BPPBJ DKI Mendadak Dinonaktifkan

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 26 Mar 2021 07:52 WIB
Gedung Balai Kota DKI Jakarta
Foto: Gedung Balai Kota DKI Jakarta (Ilman/detikcom)
Jakarta -

Cerita di balik penonaktifan Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta Blessmiyanda mulai tersingkap. Ada dugaan pelecehan seksual Blessmiyanda terhadap PNS di DKI.

Kabar mengenai penonaktifan ini awalnya dikonfirmasi langsung oleh Blessmiyanda. Dia dibebastugaskan lantaran diperiksa Inspektorat.

"Iya (dibebastugaskan)," kata Blessmiyanda kepada wartawan, Rabu (24/3/2021).

Bless tidak menerangkan diperiksa Inspektorat terkait hal apa. Namun dia menegaskan pemeriksaannya itu terkait kinerja.

Informasi mengenai Blessmiyanda yang dibebastugaskan sementara ini kemudian ditanyakan kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Namun Riza hanya menjawab diplomatis.

"Ini sesuatu yang biasa saja. Di dalam ketentuan itu, semua pejabat ada waktunya, ada masa bakti, perlu ada penyegaran, rotasi, mutasi biasa ya. Presiden, gubernur, bupati, kan ada waktunya. Semua ada batasnya. itu sesuatu yang biasa," kata Riza saat kepada wartawan, Rabu (24/3).

Riza menganggap pemeriksaan Blessmiyanda oleh Inspektorat sesuatu yang wajar. Dia berbicara mengenai penyegaran organisasi birokrasi di DKI.

Belakangan teka-teki Blessmiyanda dinonaktifkan mulai terjawab. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerima informasi Blessmiyanda terjerat kasus dugaan pelecehan seksual.

"Hal ini dikarenakan perkara yang dihadapi diduga terkait pelecehan seksual terhadap salah satu PNS yang bekerja di BPPBJ. Kami menghargai upaya Inspektorat DKI mengusut ini, namun jangan lupa bahwa perkara pidana tentu harus ada penyelesaian secara pidana selain secara administrasi. Yang dilakukan Inspektorat tentu ada batasannya. Kami berharap Inspektorat atau pihak yang dirugikan meneruskan perkara ini ke penegak hukum," ujar Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu dalam keterangannya, Kamis (25/3).

LPSK menyebut hukum pidana diharapkan bisa memberikan rasa adil serta efek jera kepada pelaku. Edwin mengatakan LPSK sudah mendapat informasi kasus ini dari pihak Pemprov DKI dan korban.

"Di sinilah pentingnya perkara dugaan pelecehan seksual diusut secara pidana. Efek jera agar tidak terulang lagi kejadian yang sama terutama pelecehan terkait relasi kuasa seperti atasan dengan bawahan," jelas Edwin.

Selanjutnya
Halaman
1 2