.webp)
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) berbicara demokrasi culas alias curang dan hanya berpikir menang sembari menyindir capres dan cawapres yang kalah dalam Pilpres 2019 bergabung menjadi bagian di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi). PPP menilai anggapan tersebut harus dilihat sebagai sebuah cermin bahwa sistem demokrasi di Tanah Air perlu ada yang diperbaiki.
"PPP memang melihat bahwa banyak hal yang menjadi bagian dari sistem demokrasi yang kita pilih saat ini perlu diperbaiki. Tentu yang perlu kita perbaiki, termasuk hal-hal yang disebut Bang Zul dalam pidato politiknya itu, meski PPP tidak ingin menggunakan kata-kata yang bombastis seperti demokrasi culas dan sebagainya," kata Waketum PPP Arsul Sani kepada wartawan, Kamis (25/3/2021).
Arsul mengatakan, berbicara perbaikan sistem demokrasi, tiga elemen yang ada dalam sistem itu semuanya perlu diperbaiki. Elemen pertama, kata Arsul, adalah regulasi atau peraturan perundangan, baik melalui perubahan atau penciptaan regulasi baru.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tidak terhindarkan kemungkinan perlunya amandemen terbatas UUD NRI Tahun 1945. Meski kita juga tidak boleh gegabah dalam melakukan amandemen konstitusi. Syarat yang ada Pasal 37 UUD tersebut harus diterapkan secara ketat dan dengan partisipasi masyarakat yang luas," ucapnya.
"PPP tidak menutup pintu terhadap kemungkinan amandemen konstitusi ini. Yang penting bukan untuk mengubah periodisasi jabatan presiden, juga perubahan UU Parpol, dan lain-lain diperlukan," tambahnya.
Elemen kedua adalah perbaikan kelembagaan, baik yang ada dalam rumpun kekuasaan eksekutif maupun di luarnya, termasuk parpol itu sendiri. Ketiga, kata Arsul, adalah perubahan budaya politik.
"PPP ingin kita kembali pada budaya politik yang diambil dari pepatah Belanda dan dipopulerkan oleh Mr Mohammad Roem ketika menulis tentang Agus Salim, 'leiden is lijden', memimpin itu menderita," katanya.
Zulhas sebelumnya menyampaikan pidato kebangsaan ditayangkan di YouTube Zulkifli Hasan, Rabu (24/3). Dia berbicara tentang demokrasi culas hingga menyinggung capres dan cawapres yang kalah dalam Pilpres 2019 kini menjadi menteri di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pada awal pidatonya, Zulhas bicara tentang kebijakan ekonomi yang cenderung liberal dan pro-asing. Zulhas kemudian bicara soal demokrasi yang dianggapnya jauh dari musyawarah mufakat. Zulhas menyebut pilkada hingga pilpres menunjukkan demokrasi culas alias curang dan hanya berpikir menang.
"Termasuk cara kita dalam menyelenggarakan demokrasi yang kian meninggalkan semangat musyawarah mufakat sebagaimana diamanatkan sila ke-4 dalam Pancasila. Pilkada 2017, 2018, Pileg dan Pilpres 2019 serta Pilkada serentak 2020 yang telah lalu telah menunjukkan kepada kita karakter demokrasi yang culas dan hanya berpikir menang-menangan," ujarnya.
Zulhas menyayangkan perpecahan itu sudah telanjur terjadi. Padahal persaingan capres-cawapres sudah berakhir, bahkan pihak yang kalah bergabung ke yang menang.
(fas/gbr)
