ERP Masih Dikaji, Kadishub DKI: Banyak Kendala Sehingga Selalu Gagal

Muhammad Ilman Nafian - detikNews
Rabu, 24 Mar 2021 17:14 WIB
Sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di DKI Jakarta dibatalkan tahun ini. Yuk tengok lagi Jalan Rasuna Said yang akan menerapkan sistem ERP.
Foto: Pradita Utama/detikcom
Jakarta -

Pemprov DKI Jakarta kini masih mengkaji kebijakan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di Ibu Kota. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan penerapan kebijakan ERP sudah dicoba sejak 2015, namun selalu gagal.

"Kami juga sedang menyiapkan kajian komprehensif terkait dengan implementasi ERP. Untuk ERP sudah dicoba sejak 2015, banyak kendala sehingga selalu gagal," ujar Syafrin dalam diskusi virtual, Rabu (24/3/2021).

Karena sering gagal, Pemprov DKI me-review semua dokumen yang ada. Dia berharap review dokumen itu segera dapat diselesaikan.

"Berdasarkan pengalaman kegagalan ini, seluruh dokumen kami review, yang mana saat ini masih dalam tataran review dokumen. Kita harapkan nggak butuh waktu lama lagi keseluruhan dokumen akan siap sehingga kami bisa lakukan pelaksanaan lelang untuk ERP pengganti ganjil-genap," ucapnya.

Meski demikian, Syafrin mengatakan kebijakan ganjil-genap tidak langsung hilang jika nantinya ERP sudah bisa diterapkan. Dia menyebut kebijakan ganjil-genap dengan ERP bisa berjalan bersamaan.

"Tapi bukan berarti begitu ada ERP kemudian ganjil-genap di seluruh ruas jalan hilang. Tapi bisa saja strateginya akan tetap jalan di ruas jalan tertentu akan diterapkan ERP. Kemudian pada ruas jalan lainnya dalam rangka batasi pergerakan atau jumlah kendaraan bermotor pribadi juga akan diterapkan ganjil-genap, bisa dalam bentuk paralel seperti itu," katanya.

Seperti diketahui, sejumlah ruas jalan Ibu Kota menjadi target penerapan sistem jalan berbayar atau ERP. Lokasi jalan berbayar tahap pertama antara lain Jl Sisingamangaraja, Jl Sudirman, dan Jl MH Thamrin. Namun rencana ini tertunda karena sempat bermasalah terkait lelang.

Pemprov DKI Jakarta lalu menang melawan Bali Towerindo Sentra terkait lelang Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik (electronic road pricing/ERP) tahun 2019 di peradilan tingkat kasasi.

Kasus bermula saat Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik Provinsi DKI Jakarta pada Juli 2018. Lelang diikuti oleh PT Bali Towerindo Sentra Tbk dan Bali Towerindo memenangi pralelang.

(man/hri)