Menang di Tingkat Kasasi, DKI Siap Gas Lagi Rencana Penerapan ERP

Tiara Aliya - detikNews
Selasa, 09 Mar 2021 23:31 WIB
Sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di DKI Jakarta dibatalkan tahun ini. Yuk tengok lagi Jalan Rasuna Said yang akan menerapkan sistem ERP.
Pemprov DKI kembali gas soal rencana penerapan sistem jalan berbayar (electronik road price/ERP). (Pradita Utama/detikcom)
Jakarta -

Pemprov DKI Jakarta kembali melanjutkan proyek jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di Ibu Kota. Sejauh ini, Pemprov DKI Jakarta masih menyempurnakan dokumen pendukung sistem ERP.

"Jadi untuk ERP sebagaimana yang dilakukan saat ini itu masih dalam tahap penyempurnaan dokumen," kata Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (9/3/2021).

Dalam hal ini, Pemprov DKI Jakarta menggandeng Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM dalam mematangkan perencanaan sistem ERP. Saat ini, penyesuaian antara konsep yang telah digodok dengan perkembangan zaman perlu dilakukan.

Sejauh ini, Syafrin enggan mengumumkan target pelaksanaan lelang ERP. Proses lelang, sebutnya, akan kembali bergulir setelah kelengkapan dokumen terpenuhi.

"Kami bersama-sama dengan Pustral UGM dalam hal ini terus melakukan penyempurnaan dan menyesuaikan dengan perkembangan, apalagi sekarang di tengah-tengah perkembangan teknologi yang demikian masifnya tentu keseluruhannya kita sesuaikan," jelasnya.

"Setelah firm semuanya kami akan umumkan kapan mulai dilaksanakan lelang untuk ERP," sambungnya.

Seperti diketahui, sejumlah ruas jalan Ibu Kota menjadi target penerapan sistem jalan berbayar atau ERP. Lokasi jalan berbayar tahap pertama antara lain Jl Sisingamangaraja, Jl Sudirman, dan Jl MH Thamrin. Namun, rencana ini tertunda karena sempat bermasalah terkait lelang.

Pemprov DKI Jakarta lalu menang melawan Bali Towerindo Sentra terkait lelang Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik (Electronic Road Pricing/ERP) tahun 2019 di peradilan tingkat kasasi.

Kasus bermula saat Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik Provinsi DKI Jakarta pada Juli 2018. Lelang diikuti oleh PT Bali Towerindo Sentra Tbk dan Bali Towerindo memenangi pralelang.

Pada 2 Agustus 2019, Pemprov DKI membatalkan proses lelang itu secara sepihak. Pemprov DKI mencabut Surat Pengumuman Pembatalan Lelang dengan ID Lelang 33620127. Atas pembatalan lelang itu, Bali Towerindo Sentra tidak terima dan menggugat Pemprov DKI ke PTUN Jakarta. Gayung bersambut. Gugatan dikabulkan.

Pada 3 Maret 2020, PTUN Jakarta memutuskan menyatakan batal objek sengketa berupa: Surat Pengumuman Pembatalan Lelang dengan ID Lelang 33620127, dengan Nama Paket: Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik tanggal 2 Agustus 2019.

Atas hal itu, Pemprov DKI Jakarta mengajukan keberatan dengan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi TUN Jakarta. Namun lagi-lagi Pemprov DKI kembali kalah.

Tapi di tingkat kasasi keadaan berbalik 180 derajat dengan hasil kemenangan di Pemprov DKI Jakarta.

(jbr/jbr)