Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya menyoroti soal kemacetan di Jl Moh Kahfi I, Jagakarsa yang disebut disebabkan karena adanya pintu Tol Depok-Antasari (Desari) atau Pintu Tol Brigif. Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya akan menyelidiki dan memanggil beberapa pihak terkait.
"Nanti kita coba masuk dengan memanggil pelaksana proyek dan pihak Bina Marga. Saya sepakat soal buruknya di level perencanaan," ujar Ketua Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya, Teguh Nugroho, saat dihubungi, Selasa (22/3/2021).
"Fungsi pengawasan Kementerian PUPR memang buruk. Saya diskusikan dulu dengan tim soal waktu (pemanggilan)-nya," kata Teguh.
Ombudsman pun meminta agar Kemen PUPR memanggil pelaksana proyek Tol Desari dan mengevaluasi pekerjaan proyek strategis nasional lain di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek). Sehingga, pembangunan itu, tidak lagi memberikan dampak buruk kepada lingkungan sekitar.
"Ombudsman Jakarta Raya meminta Kemen PUPR melakukan pemanggilan terhadap pelaksana proyek strategis nasional yang melintasi Kawasan Jabodetabek, dan menyebabkan kekacauan dalam proses pelaksanaan pembangunan seperti kerusakan di proyek LRT, kemacetan di proyek tol, banjir di proyek tol, dan kereta api cepat," katanya.
Menurut Teguh, semua proyek yang dilakukan tidak boleh memberikan dampak buruk terhadap lingkungannya. Baginya, sudah ada aturan yang mengatur soal ketentuan itu.
"Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi oleh Kementerian PUPR harus memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pelaksanaannya yang menyatakan bahwa penyelenggara pekerjaan konstruksi wajib mewujudkan hasil pekerjaan konstruksi yang handal dan bermanfaat dengan memenuhi ketentuan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi," katanya.
Kemacetan Jl Moh Kahfi disebut karena pintu tol. Simak di halaman selanjutnya.
