MA: Tembok Penutup Akses Jalan di Tanah Sengketa Wajib Dibongkar

Andi Saputra - detikNews
Rabu, 17 Mar 2021 18:15 WIB
Gedung Mahkamah Agung, Jakarta
Gedung MA (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Warga Ciledug, Hadiyanti (60), panik tidak bisa keluar dari rumah karena di depan rumahnya ada pagar setinggi 2 meter. Pemasang tembok mengklaim sebagai pemilik tanah itu sehingga sah-sah saja membuat tembok. Kasus serupa pernah sampai Mahkamah Agung (MA).

Sebagaimana dikutip detikcom dari website MA, Rabu (17/3/2021), kasus itu terjadi Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan (Kalsel). Adalah WH yang memagar jalan sehingga DW tidak bisa keluar dari rumah. WH mengklaim pemagaran itu dilakukan di atas tanahnya sehingga tidak melanggar hukum.

DW tidak terima dan menggugat WH ke Pengadilan Negeri (PN) Martapura. DW mengutip Pasal 671 KUH perdata yang berbunyi:

Jalan setapak, lorong atau jalan besar milik bersama dan beberapa tetangga, yang digunakan untuk jalan keluar bersama tidak boleh dipindahkan, dirusak, atau dipakai untuk keperluan lain dari tujuan yang telah ditetapkan, kecuali dengan izin semua yang berkepentingan.

Awalnya, DW kalah bertubi-tubi di pengadilan, yaitu tingkat pertama, banding, dan kasasi. DW tidak patah arang dan mengajukan upaya hukum luar biasa. Gayung bersambut dan permohonannya dikabulkan.

"Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum. Menghukum Tergugat untuk membongkar bangunan pagar dan pintu yang menutup Jalan Tatah Kalaka I. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp 100 ribu sehari, setiap Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan pengadilan ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan," ujar majelis yang diketuai Hamdi dengan anggota Sudrajad Dimyati dan Panji Widagdo.

Berikut alasan majelis hakim mengabulkan permohonan PK dan memerintahkan pembongkaran pagar:

Pokok sengketa antara Penggugat dengan Tergugat adalah apakah perbuatan/tindakan Tergugat yang menutup objek sengketa berupa jalan umum yang ada di tengah tanah milik Tergugat dengan cara membuat pagar besi dan memindahkan jalan tersebut ke bagian lain dari tanah Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum.

Ternyata objek sengketa berupa Jalan Tatah Kalaka I bukan merupakan bagian dari tanah yang sekarang menjadi milik Tergugat, sehingga tindakan Tergugat yang seolah-olah objek sengketa adalah merupakan bagian dari tanah miliknya dengan cara memindahkan objek sengketa berupa jalan umum tersebut ke bagian lain dari tanah milik Tergugat tanpa persetujuan masyarakat di mana objek sengketa berada dalam hal ini termasuk penggugat karena objek sengketa berupa Jalan Tatah Kalaka I ternyata bukan merupakan milik Tergugat akan tetapi merupakan bagian fasilitas umum yang sudah ada sebelumnya, maka perbuatan Tergugat tersebut dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut putusan judex juris dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dengan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dahulu Penggugat dan mengadili kembali dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.

"Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/ Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sejumlah Rp 2,5 juta," ujar majelis PK dengan suara bulat.

Untuk kasus di Ciledug, pihak yang memasang tembok menyatakan dirinya memasang tembok di atas tanahnya. Tembok itu tidak menutup akses jalan, karena bukan jalan umum.

"Kami ingin menginformasikan bahwa tidak benar kami tidak memberikan akses di tempat sini (rumah Hadiyanti). Penyebab kenapa dipagar itu adalah kekhawatiran kami akan diserobot tanah kami karena pemilik sebagian bangunan ini Ibu Yanti, mau menjual tanahnya dan mengikutkan tanah kami," ujar salah satu ahli waris, Herry Mulya.

Simak juga Video: Before-After Tembok yang Mengurung Rumah di Ciledug Dihancurkan

[Gambas:Video 20detik]



(asp/knv)