.webp)
Adapun surat terbuka dilakukan KontraS bersama koalisi korban pelanggaran HAM berat masa lalu yang terdiri atas Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 1965, Ikapri (Ikatan Keluarga Korban Tanjung Priok) 1984, Orangtua Korban Semanggi I dan Semanggi II, IKOHI (Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia). Adapun Paguyuban Keluarga Mei 1998, IPT (International People Tribunal) 1965, dan PK2TL (Paguyuban Keluarga Korban Talangsari Lampung turut di dalam surat terbuka itu.
KontraS meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) menindaklanjuti proses penyidikan dan penuntutan terhadap 13 kasus pelanggaran HAM berat yang telah rampung dan dilakukan penyelidikannya oleh Komnas HAM.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami mendesak agar Jaksa Agung segera melaksanakan perintah Presiden untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu lewat jalur yudisial dengan menindaklanjuti laporan penyelidikan Komnas HAM ke tingkat penyidikan dan penuntutan," kata Fatia.
Fatia menyoroti kasus pelanggaran HAM Tanjung Priok, Timor Leste, dan Abepura karena seluruh terduga pelaku yang diputus bersalah di pengadilan HAM ad hoc dinyatakan bebas di tahap kasasi dan beberapa aktor kunci dalam rangkaian rantai komando belum pernah tersentuh hukum dan tidak pernah dihadirkan dalam pengadilan HAM ad hoc. KontraS juga menyayangkan belum dilakukannya pemulihan kepada korban dan keluarga korban hingga kini.
"Hal ini menunjukkan bahwa negara belum benar-benar menyelesaikan secara optimal kasus Tanjung Priok, Timor Leste, serta Abepura," ujarnya.
(aud/aud)
