.webp)
Kasus tewasnya Herman mendorong pengadaan kamera CCTV di ruang pemeriksaan kantor polisi. Usulan ini makin menguat.
Adalah Komnas HAM yang mengusulkan adanya CCTV di ruang pemeriksaan polisi. Pasalnya, ada kasus Herman, tahanan Polresta Balikpapan, yang mengalami penyiksaan hingga berujung kematian.
"Salah satu tindakan yang paling sederhana adalah memasang CCTV di ruang pemeriksaan," kata Komisioner Komnas HAM Choirul Anam saat jumpa pers di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Rabu (10/3/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Anam mengingatkan Polri agar ada prioritas di kepolisian, salah satunya melengkapi ruang pemeriksaan dengan kamera CCTV. Pemasangan CCTV di setiap ruangan dapat mencegah tindak kekerasan lainnya yang dilakukan kepolisian.
"Karena itu bagian dari proses penegakan hukum sehingga kalau ada apa-apa, karena itu alatnya resmi dan sebagainya, menggunakan untuk kepentingan-kepentingan hukum, memastikan untuk prosesnya berjalan dengan baik juga bisa maksimal," jelas Anam.
"Salah satunya adalah memaksimalkan minimal manajemen pemeriksaan dan penyelidikan yang ada di kepolisian yang terekam dalam Perkap," ujar Anam.
Usulan Komnas HAM diperkuat Kompolnas. Kompolnas mendorong adanya CCTV tak hanya di ruang pemeriksaan, tapi juga di ruang tahanan untuk mencegah kekerasan.
"CCTV tidak hanya di ruang pemeriksaan, tapi juga di ruang tahanan. Selain CCTV, juga penting jika interogasi dilakukan dengan direkam video camera dan recorder. Bodycam dan dashboard cam penting untuk mencegah kekerasan berlebihan saat lidik sidik, terutama saat penangkapan target (pelaku/tersangka)," kata Komisioner Kompolnas, Poengky Indarti, kepada wartawan, Kamis (11/3).
"Yang terpenting adalah mindset penyidik harus sejalan dengan Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM," imbuhnya.
Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.
Sanksi tegas bisa diberikan kepada aparat yang terbukti melakukan kekerasan dalam proses hukum. Sanksi tegas diharapkan memberi efek jera dari aksi kekerasan.
"Jika benar anggota terbukti melakukan kekerasan berlebihan, maka atasannya dan pengawas internal diharapkan memberikan sanksi tegas sesuai dengan kesalahannya, yaitu dengan diproses pidana dan diproses etik. Hal tersebut akan menimbulkan efek jera dan tidak akan lagi mereproduksi kekerasan. Selain itu, akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Polri," ujarnya.
Lalu, apa kata polisi terkait usulan CCTV di ruang pemeriksaan? Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono sudah menanggapi usulan ini.
"Kita periksa bukan pakai CCTV tapi pakai handycam," ujar Irjen Argo Yuwono saat dimintai konfirmasi, Rabu (10/3).
"Fungsinya sama dengan CCTV untuk pengawasan pemeriksaan," sambungnya.
Argo menjamin Polri bakal meningkatkan pengawasan di ruang pemeriksaan. Dia mengatakan pengawasan yang ketat diperlukan untuk mencegah kasus seperti yang dialami Herman terulang.
"Secara bertahap sudah kita lakukan. Pengawasan ditingkatkan agar tidak terulang," tutur Argo.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono menyebut polisi menghargai masukan Komnas HAM. Dia mengatakan Polri bakal menindaklanjuti masukan dari Komnas HAM.
"Ke depan ada masukan-masukan di ruang pemeriksaan dibuatkan CCTV. Itu menjadi masukan berharga bagi Polri. Polri menghargai itu dan tentunya akan tindaklanjuti untuk betul-betul ke depannya tugas-tugas kepolisian bisa dipertanggungjawabkan. Itu masukan baik," kata Rusdi.
