.webp)
Komnas HAM meminta agar setiap ruang pemeriksaan tahanan dipasang CCTV agar kasus-kasus penyiksaan seperti yang dialami Herman di Balikpapan, tak terulang. Kuasa hukum keluarga Herman, Fathul Huda Wiyashadi, menyebut CCTV hanya lah solusi kecil dari kasus yang dialami Herman.
"Itu cuma solusi kecil yang nggak terlalu berdampak besar. Rekomendasinya harusnya, ada perbaikan kualitas personel agar lebih mengedepankan perspektif HAM dalam penanganan kasus," kata Fathul kepada detikcom, Rabu (10/3/2021).
Fathul mengatakan penegakan hukum harus dilakukan secara humanis. Menurutnya, yang perlu diubah adalah perilaku dari oknum-oknum polisi yang suka menggunakan kekerasan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Yang jadi masalah utama kan itu, isi kepala beberapa oknum kepolisian itu kadang-kadang juga kriminal, jadi menghalalkan berbagai cara dalam proses penegakan hukum, padahal kan penegakan hukum itu nggak boleh dilakukan dengan cara melanggar hukum, itu jelas melanggar HAM," kata Fathul.
Fathul enggan memberikan keterangan terkait hasil pemeriksaan Komnas HAM. Ia menyebut pihaknya belum memperoleh laporan lengkap dari Komnas HAM.
Namun, Fathul mengkritik apresiasi Komnas HAM ke Polda Kaltim yang bertindak cepat mengusut kematian Herman. Fathul beranggapan apa yang dikatakan Komnas HAM terbalik dengan fakta yang ada.
Polisi, jelas Fathul, baru bertindak saat berita kematian Herman viral di media sosial. Transparansi pemeriksaan Herman juga dipertanyakan.
"Saya cuma mau menanggapi mengenai apresiasi dari Komnas HAM atas langkah cepat Polda atas kasus ini, menurut fakta yang dialami pelapor, bahwa Polda terbuka ketika pelapor kami dampingi untuk melaporkan secara resmi awal Februari lalu, sebelumnya tidak ada kabar sama sekali atas langkah-langkah yang diambil kepolisian (dalam hal ini Polresta Balikpapan/Polda Kaltim) atas tewasnya Herman," ucap Fathul.
"Pihak kepolisian baru terbuka setelah kasus ini viral di media, itu pun setelah keluarga korban kami berikan pendampingan. Jadi menurut kami, selama 2 bulan, tidak ada transparansi dari pihak polisi dalam penanganan tewasnya Herman, dan terkesan menutupi, indikasinya sudah sangat jelas," jelas Fathul.
Diberitakan sebelumnya, Komnas HAM memastikan kasus tewasnya Herman di Balikpapan termasuk kategori pelanggaran HAM. Komnas HAM juga mengapresiasi langkah cepat Polda Kaltim dalam menangani kasus tewasnya Herman.
"Sebenarnya kesimpulan dari Komnas HAM apakah ada pelanggaran HAM ataukah tidak, Pak Kapolda sendiri dengan bahasa pidana biasa ada pelanggaran HAM makanya ada tindakan status tersangka dan status tahanan, tanpa kami bilang bahwa ini pelanggaran, sudah dinyatakan sendiri pastilah inilah pelanggaran HAM," kata Choirul Anam.
Choirul Anam meminta kepada Polri agar setiap ruang pemeriksaan dipasangi CCTV untuk menghindari kekerasan tersebut terulang lagi. Karena itu, Anam mengingatkan kepada Polri untuk seharusnya ada satu prioritas di kepolisian. Salah satunya ialah melengkapi ruang pemeriksaan dengan kamera CCTV.
"Salah satu tindakan yang paling sederhana adalah memasang CCTV di ruang pemeriksaan," kata Anam.
Simak video 'Polri soal 6 Polisi Aniaya Herman Hingga Tewas: Karena Hilang Kontrol':
