Kasus Jual-Beli Pulau Lantigiang, Pihak Asdianti Pertimbangkan Praperadilan

Hermawan Mappiwali - detikNews
Jumat, 12 Mar 2021 18:38 WIB
Pulau Lantigiang, Selayar
Pulau Lantigiang (Foto: Dok. Humas Pemprov Sulsel)
Makassar -

Pengusaha, Asdianti, ditetapkan jadi tersangka di kasus jual-beli Pulau Lantigiang, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Pihak Asdianti pun kini mempertimbangkan praperadilan atas penetapan tersangka tersebut.

"Saya butuh dukungan moril dari Asdianti untuk praperadilan. Kalau dia mau, saya lakukan, tapi dengan surat kuasa kan," ujar kuasa hukum Asdianti, Saenuddin, kepada detikcom, Jumat (12/3/2021).

Saenuddin menyebut masih akan memikirkan upaya hukum yang akan diambil ke depannya, termasuk upaya praperadilan jika dianggap perlu. Namun Saenuddin mengaku perlu waktu berkoordinasi dengan kliennya yang kini sedang di luar negeri.

"Dan posisi Asdianti dia masih di Dubai, belum ada di sini," kata Saenuddin.

Asdianti diketahui meninggalkan Indonesia menuju Dubai untuk bertemu dengan investor wisata di Pulau Lantigiang. Asdianti disebut mulai bertolak ke Dubai sekitar 10 hari yang lalu.

"Mungkin 2-3 bulan di sana," sebut Saenuddin.

Terlepas dari hal tersebut, Saenuddin menilai penetapan tersangka terhadap kliennya terkesan dipaksakan.

"Jadi saya tetap pada pendirian bahwa pasal-pasal yang diterapkan polisi adalah tidak tepat alias dipaksakan," katanya.

Alasannya, sambung Saenuddin, Asdianti sebagai pembeli pernah menyuruh Kasman selaku pihak penjual untuk membuat surat keterangan kepemilikan lahan palsu di Pulau Lantigiang. Dia menyebut surat keterangan kepemilikan lahan palsu itu murni tak ada hubungannya dengan kliennya.

Kedua, kata Saenuddin, dalih penyidik yang menuding Kasman memasukkan keterangan palsu di akta autentik yang kemudian diteken kepala desa setempat, tidak tepat.

"Akta autentik cuma dua, satu notaris. Kedua camat setelah PPAT (pejabat pembuat akta tanah). Nah, itu baru akta autentik namanya, dibuat pejabat yang berwenang, bukan kepala desa. (Kalau surat diteken kepala desa) itu cuma surat biasa," katanya.

Untuk alasan yang ketiga, Saenuddin meminta penyidik memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

"Di Pasal 64 ayat 1-nya dikatakan juga manakala terjadi sengketa di pulau-pulau kecil itu antara pemerintah dan masyarakat maka diselesaikan di Pengadilan," katanya.

"Itu ayat 1-nya. Ayat 2-nya dikatakan dapat diselesaikan musyawarah mufakat. Artinya, kalau ada sengketa perdata pemerintah, dalam hal ini Menteri Kelautan Perikanan, Gubernur, Bupati, itu harusnya diselesaikan di Pengadilan. Yang dimaksud Pengadilan di sini yang mana, itu pengadilan negeri, pengadilan tata usaha negara dan pengadilan arbitrase," jelas Saenuddin.

Saenuddin kemudian menegaskan bahwa Balai Taman Nasional Takabonerate tidak punya hak keberatan terhadap kasus jual beli Pulau Lantigiang. Pasalnya, pihak balai disebutnya di bawah naungan Kementerian Lingkungan Hidup, sementara Pulau Lantigiang sendiri berada di bawah naungan Kementerian Perikanan dan Kelautan.

"Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil nah di situ disebutkan wilayah-wilayah konservasi yang ada di wilayah-wilayah pulau kecil untuk daratannya dikelola oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Sekalipun itu konservasi kan," kata Saenuddin.

"Artinya yang berhak keberatan berkaitan dengan hal itu cuma 3 pejabat, 1 Menteri Kelautan dan Perikanan, kedua Gubernur Sulsel, dan Bupati Selayar. Bukan yang lain, makanya saya katakan ini tidak tepat," sambung Saenuddin.

(hmw/knv)