Round-Up

Wacana Revisi UU KPK Mencuat Lagi Usai Dewas Bersuara

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 11 Mar 2021 07:02 WIB
Gedung baru KPK
Foto: Andhika Prasetia/detikcom
Jakarta -

Wacana untuk merevisi UU KPK kembali mencuat. Usulan revisi UU KPK itu muncul dari anggota DPR usai mendengarkan keluhan dewan pengawas KPK.

Usulan revisi UU KPK itu disampaikan oleh anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PPP, Arsul Sani saat rapat kerja bersama KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Arsul saat itu memberi masukan untuk revisi UU KPK dengan inisiasi langsung oleh KPK.

"Bagaimana kalau UU KPK kita revisi lagi? Tapi kali ini yang menginisiasi adalah KPK sendiri," kata Arsul.

Arsul saat itu berpandangan ada hal yang perlu disempurnakan dalam UU Nomor 19 tahun 2019. Namun dia tidak menjelaskan secara detil apa yang harus disempurnakan terkait UU tersebut.

"Hemat saya memang UU Nomor 19 Tahun 2019 itu memang ada hal-hal yang saya kira harus disempurnakan. UU itu karena buatan manusia, buatan pemerintah, dan DPR ya harus bisa kan direvisi kalau memang kebutuhan ke depannya dirasakan tidak menunjang untuk sebuah performance atau kinerja kelembagaan yang lebih baik lagi," ujarnya.

"Ya monggo, saya pribadi termasuk orang yang bersedia kalau itu memang dikehendaki oleh jajaran internal KPK untuk menyempurnakan," lanjut Arsul.

Lebih lanjut, Arsul menyinggung indeks persepsi korupsi yang turun pada 2020. Arsul meminta KPK terus berupaya meningkatkan kembali indeks tersebut.

"Saya ingin mengetahui kira-kira KPK, ke depan atau yang sekarang sedang melakukan apa untuk bisa meningkatkan kembali indeks korupsi kita bahkan melebihi angka 40. Memang harus kita pahami ini bukan kerja KPK sendiri, ini harus seluruh kerja institusi termasuk kami yang di DPR untuk bisa meningkatkan indeks korupsi ini," ujarnya.

"Tetapi hemat saya ini harus kita dorong saya tidak tahu Pak Firli sudah ketemu dengan Bapak Presiden, tetapi dalam pertemuan kami dua bulan yang lalu ini termasuk yang kami bahas. Saya kira ini menjadi taruhan pemberantasan korupsi kita untuk kembali meningkatkan indeks persepsi korupsi kita," lanjut Arsul.

Lihat juga video '2 Menteri Tersangka Korupsi, PPP: Jawab Kekhawatiran soal Revisi UU KPK':

[Gambas:Video 20detik]



Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Usulan itu ternyata berawal dari keluhan Ketua Dewan Pengawas (Dewas) KPK Tumpak Hatorangan Panggabean. Tumpak awalnya menjawab pertanyaan terkait hambatan dewan pengawas KPK di rapat kerja bersama Komisi III DPR RI.

"Yang berhubungan dengan pertanyaan dari Komisi III, apa kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas? Secara umum saya katakan tidak ada hambatan karena dari 2020 yang kita lalui, Dewas tidak menemukan satu hambatan yang berarti," kata Tumpak dalam RDP bersama Komisi III, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/3/2021).

"Namun, ada perlu pemikiran, ada perlu dipikirkan satu permasalahan. Bahwa Dewas ini, Dewan Pengawas KPK ini, hanya punya tugas tidak punya kewenangan. Dalam UU tidak ada sedikit pun mengenai kewenangan Dewas yang ada di dalam Pasal 37 B hanya tugas, 4 tugas itu, melaksanakan pengawasan tentang pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Kedua, memberikan izin atau tidak memberikan izin terhadap penyitaan penggeledahan dan penyadapan. Ketiga, ini yang saya sampaikan pertama itu, kode etik menyusun itu. Keempat melakukan evaluasi pimpinan pegawai KPK. Itu saja," imbuhnya.

Dia lantas membandingkan Dewas KPK dengan lembaga lain yang memiliki kewenangan kurang-lebih sama. Apa kata Tumpak?

"Cari-cari dalam UU itu di mana kewenangannya, nggak ada itu. Lazimnya, suatu komisilah katakanlah Komisi Kejaksaan di situ disebut tugasnya kemudian dalam melakukan tugas ini komisi berwenang bla-bla-bla ataupun Kompolnas, dalam aturannya Kompolnas bertugas ini dan dalam melaksanakan tugas itu Kompolnas berwenang melakukan bla-bla-bla begitu juga Komisi Yudisial," ujarnya.

"Yang terakhir sekarang ada satu padanan yang pas keberadaan Dewas di KPK, yaitu keluarnya Perpres PPP Nomor 74 Tahun 2020 tentang lembaga investasi, ini baru. Di situ lembaga investasi terdiri dari Dewas, selalu Dewas di depan, baru Dewan Direktur. Mirip, sama dengan UU nomor 19 tahun 2019, KPK terdiri dari Dewas, pimpinan KPK, dan pegawai KPK," lanjut Tumpak.

Tumpak menegaskan lagi dalam menjalankan tugasnya tidak memiliki hambatan. Hanya, kewenangan yang tidak diatur itulah yang menjadi kekurangan.

"Saya katakan tadi tahun 2020 kami tidak menemukan hambatan, tapi kemudian bisa saja ini menjadi suatu hambatan karena kekurangan aturan, jadi bagaimana tahun 2020 kami lakukan semua ini tanpa hambatan. Semua kami lakukan berdasarkan kesepakatan dengan pimpinan," ujarnya.

Respons KPK soal Usulan Revisi UU KPK

Ketua KPK Firli Bahuri merespons usulan anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani terkait usulan revisi UU KPK. Firli menegaskan tidak pernah berpikir untuk melakukannya.

"Pertama, kami ingin sampaikan bahwa sampai detik ini KPK tidak pernah berpikir untuk melakukan kegiatan di luar UU, kalaupun tadi ada yang menyampaikan silakan KPK mengajukan usulan untuk perubahan UU No. 19 tahun 2019. Tentu kami berterima kasih tetapi, tentulah kami juga harus bijak mengikuti bagaimana mekanisme penyusunan UU," kata Firli, dalam rapat bersama Komisi III DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/3/2021).

Firli mengatakan memang KPK juga merupakan rumpun eksekutif. Namun, dia tidak akan mengajukan revisi UU KPK. Firli juga menegaskan kinerja KPK tak terpengaruh oleh eksekutif, yudikatif, ataupun legislatif.

"Walaupun dalam UU No. 19 Tahun 2019 dikatakan KPK adalah masuk rumpun eksekutif, tapi dalam pelaksanaan tugasnya tidak terpengaruh dengan eksekutif, yudikatif, dan legislatif," ujarnya.

Lebih lanjut, terkait menurunnya angka indeks persepsi korupsi, Firli meminta agar tidak dilihat dalam satu sektor saja. Dia berpandangan ada juga pengaruh lain.

"Kalau terkait dengan menurunnya angka indeks persepsi korupsi tentulah kalau ada pihak yang mengatakan kegagalan, tentulah kegagalan KPK, tapi tentu kita tidak bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa menurunnya indeks korupsi dari satu sektor, tapi banyak pengaruh bagaimana di antaranya pelayanan publik kita, termasuk pengaruh dari politik dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan kita," katanya.

Namun, Firli menerima apa yang dilekatkan oleh KPK. Dia meminta semua pihak bekerja sama untuk melakukan perbaikan ke depan.

"Dengan begitu, maka tentu kita akan menerima apa yang dilekatkan kepada kita, tapi satu hal yang kami sampaikan bahwa jangan pernah mencari suatu kesempurnaan, kita terima kondisi yang ada karena kalau kita cari kesempurnaan yang kita temukan adalah ketidaksempurnaan. Mari kita semangat melakukan perbaikan," tuturnya.

(maa/maa)